Dalam tinjauan singkat Hasil Pemeriksaan BPK RI 2014 di semester dua, terdapat beberapa masalah yang bisa menjadi fokus DPD untuk menyelesaikannya. Salah satunya mengenai pelayanan air bersih. Tinjauan kali ini dilaksanakan di Gedung B DPD RI, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (26/08/2015) dan dihadiri oleh pimpinan komite IV DPD RI Ajiep Padindang dan dua narasumber yaitu Teuku Radja Sjahnan dan Rini Purwandari.

Menurut Teuku selaku narasumber, terdapat 479 objek pemerikasaan di pemerintah daerah dan BUMD yang meliputi 69 pemeriksaan keuangan, 181 pemeriksaan kinerja, dan 229 objek pemerikasaan dengan tujuan tertentu. Adapun 3 provinsi yang menjadi tinjauan pada rapat kali ini yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Beliau melanjutkan jika terdapat kesamaan masalah di ketiga provinsi tersebut yaitu pelayanan air bersih, sehingga Ia menyarankan agar DPD RI bisa fokus terhadap permasalahan pelayanan air bersih di ketiga daerah tersebut. “Dengan melihat hasil pemeriksaan di ketiga provinsi dan kabupaten di provinsi tersebut, kami melihat adanya satu kesamaan yang terjadi di semua daerah yaitu adanya pelayanan air bersih. Jadi setelah melihat itu, kami melihat banyak masalah yang ada di penyediaan layanan air bersih yang bisa menjadi fokus di DPD,” kata Teuku.

Ia juga mengungkapkan jika beberapa masalah umum yang terjadi di penyediaan layanan air bersih ialah dukungan dari Pemda yaitu rencana Pemda dalam membantu PDAM di bidang strategi, perizinan, dan permodalan. Selain itu juga mengenai kemampuan investasi PDAM yang tidak hanya melalui Pemda, tetapi bisa melalui bank. Lalu ia juga melanjutkan masalah lainnya mengenai kuantitas dan kualitas air, serta kehilangan air yang dicuri ataupun air yang ditagih. Adapun masalah yang cukup penting ialah kewajiban PDAM menyetorkan dividen ke Pemda walaupun target cakupan sebesar 80% tidak tercapai.

Untuk itu, Teuku berharap untuk dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah penyediaan air bersih.

Di sisi lain, dalam tinjauannya Rini mengungkapkan pula mengenai kinerja dari BPK yang harusnya tidak terpaku hanya dari angka-angka, melainkan bisa juga membicarakan program Pemda yang terkait dengan masyarakat seperti tingkat pengangguran ataupun kesejahteraan. Ia melanjutakan jika BPK juga harus memberi opini kinerja Pemda yang dapat dilakukan dengan membuat indikator kunci untuk menyatakan kinerja Pemda.