Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BKSAP DPR RI) Rofi Munawar menyesalkan kedatangan Presiden Mesir Assisi yang hendak datang ke Indonesia atas inisiatif undangan dari Presiden Jokowi.

Rofi beralasan, selama ini  Presiden Assisi memiliki catatan buruk dalam demokrasi dengan melakukan kudeta dan melakukan tindak kekerasan terhadap rakyatnya.

Presiden Jokowi harus mampu mendorong Presiden Mesir Assisi agar menjalankan demokrasi prosedural dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Azasi Manusia.

Direncanakan Presiden Mesir Assisi akan datang ke Indonesia besok dalam rangkaian kunjungannya ke Asia dari tanggal 30 Agustus - 5 September 2015.

"Indonesia dapat memberikan pesan besar kepada pemerintahan Mesir, bahwa kepemimpinan dan kekuasaan  harus diperoleh dengan berpijak pada nilai-nilai demokrasi yang menghormati hak azasi manusia, partisipasi publik dan kebebasan pers," ujar Rofi Munawar, di Jakarta, Rabu 2 September 2015.

Perlu diketahui, Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi, Minggu 16 Agustus 2015, menyetujui UU antiterorisme yang menginisiasi pembentukan pengadilan khusus dan memberikan perlindungan pada aparat dalam memerangi kelompok perlawanan. Tak lama berselang, dua wartawan Aljazirah menjadi korban pertama Undang-Undang Antiteror Mesir, Sabtu 29 Agustus 2015, melalui sidang ulang. Baher Mohamed dan  Mohamed Fahmy dihukum tiga tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan menyebarkan berita bohong dan membantu organisasi teroris.

"Presiden Jokowi harus mampu menangkap pesan dan kegelisahan publik terkait kedatangan Presiden Assisi. Karenanya, pertemuan yang dilakukan harus mampu memposisikan indonesia sebagai negara yang menentang kekerasan dalam meraih kekuasaan dan  pengekangan dalam kehidupan pers," tegasnya.

Rofi mengingatkan, bahwa Presiden Jokowi tidak bisa menafikan kondisi demokratisasi yang terjadi di Mesir selama ini, bahwa ada nilai-nilai yang dicederai oleh Assisi. Penerimaan ini seakan-akan sama saja melegitimasi tindakan kekerasan dan pengekangan kehidupan pers yang dilakukan oleh Assisi. Situasi seperti ini tentu saja harus menjadi perhatian serius dan mampu menggugah sensitifitas pemerintah Indonesia agar tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari. 

"Assisi memiliki banyak catatan pelanggaran HAM selama hampir 2 tahun kepemimpinananya, hampir tak ada inspirasi bagi kemanusiaan yang layak dikedepankan. Saatnya dalam konteks ini Presiden Jokowi memberikan keteladanan dan mempromosikan demokrasi di Indonesia yang damai," katanya.

Padahal belum lama ini Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Ban Ki Moon, MInggu 30 Agustus 2015 mengekspresikan penyesalan yang mendalam atas keputusan menjatuhkan hukuman dua wartawan Aljazirah menjadi korban karena dianggap menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan kehendak pemerintah Mesir.