Wakil Ketua Komisi III DPR Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyayangkan rotasi pejabat eselon I di tubuh Kejaksaan Agung tidak dilakukan secara transparan Padahal, dengan seleksi pejabat yang transparan akan meningkatkan kredibilitas Kejaksaan Agung dimata publik.

"Lagi-lagi pemerintah tidak menunjukkan niatnya dalam hal penegakan hukum. Rotasi pejabat eselon satu itu seharusnya dilakukan secara terbuka apalagi di institusi penegak hukum," kata Desmond, Kamis (29/10).

Penempatan pejabat yang baik, kata Desmond, akan meningkatkan kredibilitas Kejaksaan Agung di mata publik. Jaksa juga semakin semangat bekerja karena akan mendapatkan reward atau kenaikan jabatan karena prestasi kerjanya.

"Sekalian LHKPN para JAM dan hasil tracking aset mereka harus dipaparkan ke publik. Itu sangat penting agar masyarakat tahu," katanya.

Sebagaimana diketahui Jaksa Agung HM Prasetyo mengganti sejumlah pejabat eselon satunya. Salah satunya yakni nama Adi Toegarisman selaku Jamintel.

Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri mengatakan, track record Adi selama di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kurang mumpuni. "Catatan ICW, banyak kasus yang ditangani Kejati DKI mangkrak. Belum lagi uang pengganti kerugian negara yang belum diselesaikan. Tunggakan kasus juga masih banyak," kata Febri di Jakarta, Kamis (29/10).

Febri menilai, Kejaksaan Agung dalam melakukan fit and proper test pejabat eselon I tidak transparan. "Harusnya publik diinformasikan bahwa ada beberapa calon yang akan dirotasi. Sebutkan nama-namanya dan kriteria apa saja yang dapat menduduki eselon I. Kalau proses seleksi dilakukan tertutup, dikhawatirkan ada jual beli jabatan," imbuhnya.

ICW juga menyoroti kinerja Kejati DKI Jakarta dalam dua tahun terakhir ini. Menurutnya, hasilnya mengecewakan.

"Penyidikan kasus korupsi yang melibatkan kelas kakap di Pemda DKI juga tidak terselesaikan. Jadi belum cocok sebenarnya Kajati DKI menjabat Jamintel. Inilah kekeliruan Presiden yang asal tandatangan Keppres tanpa menelusuri kinerja dan track record para JAM tersebut," tuturnya.

Adapun beberapa kasus dugaan korupsi yang mangkrak di Kejati DKI yakni kasus anggaran pengadaan CCTV Monas, ‎kasus lahan Tower, kasus penjualan rumah dinas dokter Puskesmas Kelurahan Johar Baru. Lalu semasa menjabat Direktur Penyidikan di Pidsus, kasus yang ditangani Adi juga banyak yang mangkrak, seperti kredit fiktif Bank Permata, Refurbish Part PLN, Patal Bekasi, Kasus SHS serta Bibit di Kementerian Pertanian dan lainnya