Persiapan penyelenggaraan Moto Grand Prix (Moto-GP) 2017 di Sirkuit Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masih menunggu keputusan presiden (keppres). Pengelola Sirkuit Sentul, Tinton Suprapto, mengatakan draf keppres yang merupakan payung hukum penyelenggaraan Moto-GP telah dibuat.

"Payung hukum sudah dibuat drafnya dan nanti Senin (2/11) akan ada pertemuan antarkementerian.

Pertemuan itu akan dihadiri Menteri Perhubungan, Perindustrian, Perdagangan, Dalam Negeri, Pariwisata, dan Kemenpora," ujarnya saat ditemui seusai rapat bersama Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Alfitra Salam di Jakarta, kemarin.

Tinton, selaku pengelola Sirkuit Sentul, kembali mengunjungi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Moto-GP 2017. Namun, ia mengaku hingga kini masih menunggu keppres yang belum dikeluarkan.

"Kita masih belum tahu kapan keluarnya keppres karena masih menunggu Setneg. Tapi sebelum akhir November saya maunya sih harus sudah ada. Karena ini semua sudah untuk kepentingan nasional, bukan lagi saya pribadi atau Menpora," ucap mantan pembalap nasional tersebut.

Tinton pun menegaskan keppres tersebut tidak ada kaitannya dengan kebutuhan anggaran. Pasalnya pendanaaan serta persiapan Sirkuit Sentul akan berasal dari pihak swasta.

"Nanti semua akan keroyokan dan enggak ada dari APBN. Jadi nantinya semua akan dikeroyok oleh pihak swasta. Tapi akan lebih bagus kalau dibantu dari APBN," ujar Tinton.

Ia memerinci anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp150 miliar dengan tambahan senilai Rp30 miliar. "Rp30 miliar tersebut dibagi dua untuk desain Rp15 miliar dan penyelenggaraan Rp15 miliar. Jadi total semuanya Rp180 miliar," jelasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Sahroni melihat potensi benefit yang didapat Indonesia sebagai tuan rumah Moto-GP. Menurut politikus Partai NasDem tersebut, akan ada perputaran uang dalam jumlah sangat besar seiring dengan pergelaran Moto-GP.

Sahroni pun menganjurkan pemerintah dan swasta berkolaborasi dalam penyelenggaraan Moto-GP.