Wakil Ketua II DPRK Lhokseumawe dari Partai Demokrat T Sofianus dinilai merendahkan wartawan di depan puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa di gedung dewan setempat, Rabu (28/10).

Dia sempat menyebutkan wartawan baru menulis berita kalau dibayar yang membuat jurnalis yang tengah meliput aksi damai tersebut memboikot liputan di kantor DPRK itu.

Sekitar pukul 11.00 WIB, puluhan mahasiswa dari Universitas Malikussaleh (Unimal) melakukan aksi damai memperingati Hari Sumpah Pemuda serta melakukan napak tilas ke gedung DPRK.

Di gedung dewan, mahasiswa berorasi di depan pintu masuk gedung tersebut dan dikawal ketat oleh sejumlah personel kepolisian.

Kemudian, Sofianus menemui mahasiswa dan diberi kesempatan berbicara.

Politisi Demokrat mengungkapkan, aspirasi melalui demo itu harus menjadi perhatian khusus pekerja pers agar menjadi konsumsi publik. Termasuk persoalan kabut asap dan persoalan PNS sering bolos dan lainnya.

“Kita harapkan media untuk memunculkan persoalan itu di atas. Media menyuarakan, juga menerima masukan kita ini diterjemahkan ke dalam bahasanya menjadi konsumsi publik. Ini yang kita harapkan pada media. Bek karna hana bayeu hana tuleh (Jangan karena tidak dibayar maka berita tidak ditulis),” ujarnya.

Mendengar perkataan itu, seluruh wartawan dari berbagai media pergi dan memboikot peliputan. Tak lama setelah itu juga mahasiswa membubarkan diri.

Seorang wartawan online Haris Maulana memilih pulang karena tidak menerima perkataan itu.

“Itu melecehkan profesi wartawan, bukan hanya pribadi,” katanya.

Sementara Sofianus yang langsung menjumpai wartawan di salah satu warung bersama Kapolsek Banda Sakti Iptu Ramli, secara pribadi dan atas nama DPRK meminta maaf kepada wartawan yang hadir meliput dan kepada profesi wartawan secara umum.

“Saya minta maaf kepada rekan-rekan semuanya. Saya tidak bermaksud demikian. Itu kecerobohan saya. Saya mengaku salah. Berhubung kondisi fisik saya sedang tidak fit karena saya baru pulang dari Banda Aceh. Tiba-tiba saya disuruh menjumpai mahasiswa karena tidak ada pimpinan dewan lainnya,” sebutnya.

Ketua DPP Persatuan Wartawan Aceh (PWA) Maimun Asnawi mengungkapkan tidak dapat mentolerir perkataan pimpinan DPRK Lhokseumawe itu.

Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Lhokseumawe, Masriadi Sambo mengungkapkan pernyataan itu pelecehan profesi jurnalis. Sebagai politisi tidak seharusnya mengeluarkan perkataan tersebut.

“Itu sungguh pernyataan yang tidak pantas dan tak beretika. Profesi wartawan dilindungi UU Pers,” jelasnya.