Tarif Tol Naik, DPR: Ini Rezim Neolib Namanya

Mulai 1 November 2015 hari ini, pemerintah resmi menaikkan tarif di 15 ruas tol. Kebijakan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 507/KPTS/M/2015 tentang Penyesuaian Tarif Tol.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik keras langkah pemerintah yang menaikkan tarif tol di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil.

"Kenaikan ini seakan pemerintah tutup mata dengan kondisi perekonomian yang sangat menyulitkan masyarakat. #Neolib," tulis Fadli dalam akun twitternya, @fadlizon, Minggu (1/11/2015).

Fadli menenggarai, kenaikan tarif tol kali ini jelas menguntungkan pemodal dan menyusahkan masyarakat. Kebijakan tersebut membuktikan bahwa pemerintah lebih senang membela kepentingan swasta ketimbang masyarakat umum.

"Bukti ini kebijakan liberal, terlihat dari semua ruas tol diperlakukan dengan kebijakan yang sama. #Neolib."

Wakil ketua umum Partai Gerindra ini pun memberikan saran agar pembangunan jalan tol seharusnya menggunakan konsep Build, Operate dan Transfer (BOT). Apabila waktunya berakhir, maka tol yang semula dikelola swasta, harus dikembalikan kepada negara dan kembali menjadi jalan umum biasa.

"Kita lihat Jagorawi dibangun 1978, harusnya sudah dikembalikan kepada negara. Ruas Jagorawi sudah berkali kali balik modal, sudah seharusnya digratiskan. Tapi saat ini malah dinaikkan kembali. Ini rezim neolib namanya," cetusnya