Ketua Komisi V DPR Sidak Pelabuhan Feri Bolok di Kota Kupang

 Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Francis, anggota DPRD NTT, didampingi Direktur Usaha Penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (persero), Lamane, Kepala Dinas Perhubungan NTT, Richard Djami, serta jajaran PT ASDP melakukan sidak di pelabuhan feri Bolok Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, (04/11).

"Kegiatan yang dilakukan anggota DPR dan DPRD NTT itu untuk melihat secara dekat kegiatan bongkar muat barang dan penumpang di pelabuhan feri Bolok. Selain itu, juga untuk melihat secara dekat aktivitas pelayanan petugas PT ASDP," jelas Fary Francis.

General Manajer (GM) PT ASDP Feri Indonesia caang Kupang, Arnold Yancen, menjelaskan tim investigasi antara lain Ketua komisi V DPR, Fary Francis, Direktur Usaha Penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (persero), anggota DPRD NTT, Kadis Perhubungan NTT dan jajarannya ke pelabuhan penyeberangan Bolok untuk mengecek langsung apakah ada pungli yang terjadi di pelabuhan feri Bolok, Kota Kupang.

"Tim investigasi dalam sidak itu tidak menemukan adanya pungutan liar, baik dari penjualan karcis masuk pelabuhan maupun penjualan tiket kapal serta di dalam kapal feri," kata Arnold Yancen.

Kepala Dinas Perhubungan NTT, Ricard Djami, mengatakan, kegiatan itu dilakukan di pelabuhan feri Bolok Kupang, untuk mengecek aktivitas pelayanan kapal motor penyeberangan (KMP) ASDP. "Setelah tim itu melakukan investigasi tidak ditemukan adanya indikasi terjadi pungutan di luar ketentuan. Malah dalam kegiatan itu Ketua Komisi V DPR merekomendasikan beberapa poin untuk segera dilakukan pembenahan di pelabuhan itu," kata Richard Djami.

Richard Djami, menjelaskan, rekomendasi itu antara lain, memperketat penjagaan di pintu masuk kapal sehingga setiap penumpang yang hendak berlayar harus membeli tiket di loket yang resmi seperti yang disiapkan oleh petugas ASDP, melakukan koordinasi untuk para portir agar tidak melakukan pungutan atau pemaksaan dalam melaksanakan bongkar muat, dan memajang biaya transportasi dari pelabuhan bolok ke terminal Kota Kupang sesuai ketentuan yang berlaku.

"Untuk rekomendasi tersebut kami akan melakukan rapat koordinasi dengan semua intansi terkait sehingga pelayanan di pelabuhan feri Bolok Kota Kupang, ke depannya jauh lebih baik. Selain itu, pemberitaan di media bahwa terjadi pungutan di pintu masuk dermaga penyeberangan Bolok juga sangat meresahkan masyarakat,” jelasnya.