Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprioritaskan anggaran pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam APBN 2016. Anggaran restorasi kawasan hutan dan lahan yang telah terbakar juga dinilai penting agar bencana ini tidak terulang lagi di masa mendatang.
"Agar bencana serupa tidak terulang di tahun-tahun mendatang, kita mendorong upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan kelembagaan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Anggota DPR RI dari Komisi IV, Hamdhani dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Senin (9/11/2015).
Selain pemerintah pusat, lanjut Hamdhani juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran serta dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
"Saya prihatin karena selama penanganan bencana asap ada daerah yang kurang serius. Ada daerah yang mengalokasikan hanya 0,02% anggaran dari keseluruhan APBD-nya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan," tutupnya.
Pada kunjungan kerja dalam Masa Reses I Tahun Sidang 2015/2016, di Kabupaten Kotawaringin Barat, Jumat-Minggu (6-8/11) kemarin, Hamdhani yang bertemu dengan warga korban bencana asap menuturkan prioritas pemerintah saat ini fokus pada penanganan pascabencana kabut asap.
Menurut Hamdhani, salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian obat-obatan bagi penduduk di daerah yang terkena kabut asap. Karena itu dalam kunjungan kerjanya di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah kali ini, Hamdhani membawa persediaan obat-obatan untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak asap.
"Kami membagikan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat terdampak asap yang kemungkinan mengalami gangguan kesehatan pernapasan atas (ISPA), alergi, dan sebagainya," ucapnya.
"Kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam pengadaan obat-obatan tersebut mengingat besarnya kebutuhan masyarakat tertutama di daerah pedalaman Kalimantan," tandasnya.
