Pimpinan Komisi X tak Habis Pikir Kenapa Pemerintah Pangkas Beasiswa Dosen

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Ridwan Hisjam mengaku tak habis pikir dengan langkah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang memangkas anggaran beasiswa untuk para dosen.

“Kenapa Anggaran Beasiswa Dosen S2/S3 dari Rp 1,8Triliun di APBN 2015 turun menjadi Rp 900 Miliar pada APBN 2016,” ujar Ridwan, Jakarta, Minggu (15/11/2015).

Menurut Ridwan, turunnya anggaran beasiswa tersebut akan berdampak langsung terhadap masa depan pendidikan. Tak hanya itu, para dosen yang melanjutkan pendidikan di luar negeri pun terancam kandas lantaran berkurangnya anggaran beasiswa.

“Ini juga akan membuat dosen yang kuliah di luar negeri akan pulang kalau tidak ada pengganti beasiswanya,” jelasnya.

Pernyataan Ridwan ini menanggapi langkah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang meminta Menristekdikti mengedapan program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP kepada dosen. Sebab menurut Menkeu, alokasi anggaran untuk dosen saat ini terlalu tinggi sehingga cukup membebani anggaran.

LPDP sendiri merupakan sebuah Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementrian Keuangan, untuk mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional atau DPPN.

”Ini ganggu alokasi Dikti. Kami tak sepakat dengan Menristek Dikti memasukan anggaran terlalu banyak untuk dosen. Kan ada LPDP S2, S3 ke luar negeri,” kata Bambang saat mengisi acara seminar tentang APBN 2016 di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Bambang mengaku sudah berbicara kepada Menristek Dikti agar tidak membuat terlalu banyak alokasi anggara untuk dosen. Ia meminta Dikti agar mewajibkan dosen ikut LPDP, sehingga dosen terbiasa bersaing.

”Karena LPDP itu intinya bersaing dan harus masuk universitas yang tergolong bagus. Saya pikir, tidak ada salahnya kalau kita punya dosen yang berkualitas,” ujar Bambang.

Menurutnya, dengan LPDP, pola penganggaran jadi lebih baik. Karena apabila menggunakan sistem Dikti sering terjadi overlaping anggaran.