Mundurnya Djoko Sasono dari dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan diharapkan menjadi contoh bagi para pejabat di Indonesia untuk membangun kultur baru: bertanggung jawab atas kegagalan yang ada.

"Saya apresiasi terhadap saudara Djoko Sasono, bahwa mundur itu adalah bentuk sikap ksatria, rasa malu, tanggung jawab, dan cara untuk menjaga harkat dan martabat diri. Mundurnya Djoko tidak mengurangi harga dirinya. Yang terjadi justru sebaliknya. Djoko justru mendapatkan simpati dan apresiasi dari masyarakat," kata Nizar Zahro, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Senin (28/12).

Bagi Nizar, Djoko bisa dikatakan sebagai pelopor atau pionir pejabat yang mundur setelah sebelumnya Dirjen Pajak Sigit Priadi, beberapa waktu lalu.

"Oleh karena itu, para pejabat-pejabat perlu mencontoh Djoko dan Sigit. Lebih baik proaktif mundur ketika gagal melaksanakan tanggung jawabnya," imbuh Politikus Gerindra itu.

Dia mengakui, pengunduran diri Djoko cukup mengejutkan karena selama ini pejabat di Indonesia sulit untuk mundur meskipun dinilai gagal.

Banyak pejabat yang mengabaikan berbagai usulan bahkan tekanan untuk mundur, yang dianggap hanya angin lalu atau suara barisan sakit hati karena tidak kebagian kue kekuasaan.

"Begitu alotnya menuntut seorang pejabat untuk mundur, aksi-aksi unjuk rasa kadang berakhir dengan bentrok baik antara pihak yang pro dan kontra," kata Nizar.

Sebagai mitra ketika Djoko Sasono masih menjabat, Nizar menilai Djoko punya marwah dan budi luhur yang patut dicontoh oleh semua pihak.

"Jadi bukan hanya di eksekutif, di legislatif dan lembaga yudikatif, sebaiknya kalau gagal, ya mundur saja," tandas Nizar.