PEMERINTAH akhirnya membatalkan pungutan dana selisih harga jual bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar dengan harga keekonomiannya.

Itu berarti, harga premium dan solar yang berlaku mulai hari ini lebih murah daripada pengumuman pemerintah sebelumnya.

Tanpa adanya pungutan untuk dana ketahanan energi (DKE), harga premium dari Rp7.400 per liter menjadi Rp7.050/liter untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

Sementara itu, harga premium di luar wilayah tersebut dari Rp7.300/liter menjadi Rp6.950/liter.

Di lain hal, harga solar menjadi Rp5.650/liter dari sebelumnya Rp6.900/liter.

"Ini merupakan harga keekonomian (BBM) tanpa embel-embel (DKE) tadi. Berikutnya, dalam rangka untuk itu, nanti akan dibahas lebih lanjut melalui APBN dengan Komisi VII DPR," jelas Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk tidak memungut DKE.

Keputusan itu diambil untuk menghindari kontroversi di kalangan masyarakat.

"Akhirnya, setelah memperhatikan diskusi, lebih baik dibicarakan di DPR daripada ada kontroversi macam-macam," ujar Darmin.

Sebelumnya, pemerintah berencana memungut DKE untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar Rp200/liter dari penjualan premium dan Rp300/liter dari penjualan solar.

Rencana itu menimbulkan polemik mengingat selama ini harga premium dan solar yang dijual PT Pertamina di atas harga keekonomian dan selisih harga yang diperoleh tidak transparan penggunaannya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan Indonesia tetap memerlukan DKE untuk pengembangan EBT.

Masih diperlukannya dana itu, menurutnya, disebabkan Indonesia perlu pencapaian target 23% EBT di 2025 berdasarkan komitmen konferensi COP 21 di Paris.

Selain itu, masih ada 12 ribu desa yang belum teraliri listrik secara sempurna, serta energi fosil yang cadangannya semakin berkurang.

"Hanya saja waktu penerapan perlu ditata. Dan tadi Presiden dan Wapres memberi keputusan, kita siapkan aturannya, kemudian implementasi harus melalui mekanisme APBN," terang dia.

Namun, Direktur Pemasaran PT Pertamina (persero) Ahmad Bambang berharap agar dana yang dipungut pemerintah bisa digunakan untuk bantalan Pertamina.

Bantalan yang dimaksudnya ialah untuk berjaga-jaga bila faktor penentu harga BBM berubah naik, yakni harga mean of platts Singapore (MOPS) dan kurs rupiah terhadap dolar AS.

"Kalau premium dan solar kan selama tiga bulan enggak boleh berubah. Kayak tahun lalu, saya rugi. Ini bantalan saja kalau MOPS dan kurs naik," tukas Bambang.

Harga elpiji

Turunnya harga premium dan solar juga diikuti berbagai jenis produk energi.

Bambang menyatakan harga BBM jenis pertalite akan turun dari Rp8.200/liter menjadi Rp7.950/liter.

Harga Pertamax juga akan turun dari Rp8.650/liter menjadi Rp8.450/liter.

Di samping itu, harga elpiji nonsubsidi pun akan diturunkan.

Harga elpiji 12 kg akan diturunkan dari Rp134.600/tabung menjadi Rp129 ribu/tabung.

"Sementara itu, harga elpiji 5,5 kg turun dari Rp62 ribu/tabung menjadi Rp57.500/tabung," ujarnya.

Warga pun menyambut baik penurunan harga BBM dan gas.

"Harapannya, penurunan harga BBM ini juga diikuti penurunan harga produk lainnya. Karena biasanya kalau harga BBM naik, harga-harga sembako ikut naik, dan tidak ikut turun meski harga BBM turun," ujar Romy Septo, warga Tangerang Selatan, saat ditemui kemarin.