Legislator Nasdem: Sumur Baru Lapindo Jangan Menambah Beban Negara

Keinginan PT. Minarak Lapindo Brantas untuk melakukan pengeboran sumur minyak baru, di Desa Kedubanteng Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, ditentang Anggota Komisi VII DPR RI, Endre Saifoel.

Menurutnya, tindakan itu tidak peka terhadap psikologi masyarakat setempat yang masih trauma dengan tragedi lumpur akibat ulah perusahaan itu. Apalagi menurut Endre, konsesi pengeboran lahan yang dikantongi Lapindo cukup besar, dan mencakup berbagai wilayah lain. Sementara itu, lokasi rencana yang tengah dipersiapkan Lapindo saat ini terhitung sangat dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga kembali memicu kekhawatiran akan terulangnya tragedi lumpur seperti 10 tahun lalu.

"Itu kebocoron sumur gas di Porong jangan sampai terulang kembali. Karena kemungkinan kebocoran tersebut bisa saja terjadi, apalagi lokasi rencana pengeboran saat ini masih dekat dengan lokasi bencana kebocoran sebelumnya," ungkap Legislator dari Sumatera Barat ini dalam rilisnya, Selasa (12/1).

Agar risiko tersebut tidak terulang lagi, pria yang akrab disapa Haji Wen ini berharap, perusahaan gas yang sahamnya dimiliki Aburizal Bakrie itu belajar dari kesalahan sebelumnya. Terlebih, menurutnya, insiden itu telah menguras anggaran negara dalam jumlah besar. Dana itu mengucur dalam upaya penanganan korban bencana lumpur, serta pemberian ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo.

"Hingga saat ini saja, APBN masih terbebani untuk menanggungnya. Janganlah ditambah lagi beban negara ini," ungkap Haji Wen.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa rencana pengeboran ini akan menjadi salah satu topik dalam rapat Komisi VII mendatang.

"Dalam masa persidangan kali ini, kita di Komisi VII juga akan berencana membentuk Panja Lapindo untuk membahas persoalan Lapindo. Karena terkait persoalan rencana sumur bor baru Lapindo ini juga akan sangat menganggu masyarakat di sekitar sumur pengeboran," tukas Haji Wen.