Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai pernyataan Ketua DPR Ade Komarudin soal pemotongan masa reses hanya pernyataan politis. Akom, sapaan akrabnya, yang kini menjadi ketua DPR, menurut Lucius, hanya menyampaikan janji-janji manis untuk mendapatkan kepercayaan publik.

"Sesungguhnya kinerja DPR tak semata-mata karena alasan teknis seperti lamanya masa reses. Ada masalah karakter dan juga partai yang sangat berpengaruh pada anggota dalam bekerja," ujar Lucius di Jakarta, Kamis (14/1).

Selain itu, kata Lucius, juga ada masalah soal manajemen internal DPR yang amburadul. Misalnya, perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang tidak dibicarakan serius dan juga akuntabilitas kerja yang rendah.

"Jadi kalau Akom berpikir bahwa dengan mengurangi masa reses, maka kinerja DPR bisa terkejut, saya kira itu basa basi saja," tegasnya.

Kalau Akom mau, lanjut Lucius, mestinya solusi untuk mengatasi masalah kinerja harus dievaluasi serius dan temukan masalah mendasar sebelum menentukan solusi. Menurutnya, yang mendesak jika Akom mau membuktikan komitmennya pada DPR adalah membatalkan anggaran DPR yang tidak efektif.

"Proyek gedung baru dan berbagai jenis belanja yang aneh-aneh di anggaran DPR harus dibatalkan. Jika Akom berjuang untuk itu, kita bisa mengapresiasi nya. Tapi kalau janji-janji kurangi waktu reses untuk menggenjot kinerja, itu sih basa-basi dan parsial," tegas Lucius.

Akom, lanjutnya, harus bisa membaca masalah DPR secara menyeluruh, termasuk konflik partainya yang tidak selesai. Konfilk partai, menurutnya sangat mengganggu kinerja DPR. Padahal, Akom sendiri merupakan produk dari partai bermasalah itu.

"Jika Akom tak menganggap masalah Golkar sebagai salah satu biang yang merusak kinerja, maka tak ada alasan untuk percaya omongan apa pun dari Akom. Dengan melewati proses pemilihan yang kontroversial, Akom sesungguhnya lebih memperlihatkan wataknya sebagai pemburu kekuasaan. Jadi apa yang membuat kita bisa percaya omongannya, jika tindakannya justru tidak membangkitkan rasa percaya dari publik?" kata Lucius.

Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengusulkan masa reses anggota DPR harus dikurangi untuk meningkatkan kerja DPR. Masa reses DPR selama ini dinilai terlalu panjang, sehingga berdampak kepada hasil kerja terutama legislasi.

“Paling maksimal reses cukup dua minggulah. Jangan seperti selama ini (bisa sebulan). Tetap lima kali (dalam setahun). Jadi dikurangi,” kata Ade di kompleks parlemen, Rabu (13/1).

Ade berjanji akan meningkatkan kinerja DPR mulai tahun ini. Ia menargetkan akan menyelesaikan undang-undang sebanyak-banyaknya.

“Pokoknya sebanyak-banyaknya. Saya belum bisa sebutkan berapa. Yang penting hasilnya nanti,” katanya.