Anggota DPRD Medan pesimis Kota Medan siap dan mampu bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan ke depan. Sebab, jauh sebelum MEA diterapkan sejumlah sektor usaha, konstruksi dan pelayanan terlihat lemah.

Ironisnya, hal ini diperparah dengan sikap Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang belum tanggap terkait langkah atau kebijakan perlu diambil dalam menghadapi MEA ini.

Demikian Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan Drs Godfried Effendi Lubis, MM kepada Analisa, Minggu (17/1).

 “Hal ini tampak dari minimnya pengalokasian anggaran Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Pendidikan serta Pelatihan (Litbang) di setiap instansi atau badan di Pemko Medan maupun di kalangan perusahaan swasta. Seharusnya bidang inilah yang jauh-jauh hari disiapkan untuk meningkatkan SDM para pegawai atau karyawan dalam menghadapi MEA ke depan,” tegas anggota Komisi C DPRD Medan itu.

Terlebih lagi, dapat dihitung dengan jari usaha baik di bidang kesehatan, pendidikan, jasa konstruksi yang telah memperoleh ISO9000 sebagai bukti kalau usaha itu telah memenuhi standart internasional mulai dari segi infrastrukturnya, tenaga kerja, produk yang dihasilkan, manajemen keuangan, mutu pelayanan, adminstrasi dan lainnya.

Godfried juga mencontohkan salah satu bidang usaha yang diprediksi lemah  menghadapi MEA yakni  kesehatan.

Dari berbagai realita yang ada saat ini, infrastruktur kesehatan, SDM dan permodalannya, kita nilai masih belum siap dalam menghadapi MEA.

“Jauh hari sebelum MEA saja sebahagian besar warga Medan khususnya kalangan menengah ke atas banyak yang berobat ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Hal itu akibat SDM dokter kita dan rumah sakitnya belum mampu memberikan pelayanan terbaik,” tukasnya.

Terkuras

Dapat dibayangkan berapa devisa kita yang tersedot ke laur negeri, selama ini.

Dengan kondisi ini, ungkapnya, ia berkeyakinan, ke depannya akan banyak para pengusaha dan dokter asing akan ekspansi membuka jaringan di Medan.

Bukan mustahil Kota Medan akan dijadikan ‘ladang’ bagi para investor untuk berinvestasi  membangun rumah sakit megah dan lengkap dengan fasilitas standart internasional  sehingga masyarakat Medan tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.  Demikian juga dengan para dokternya juga akan ramai-ramai membuka praktik di Medan.

“Pertanyaannya sudah siapkah para dokter kita bersaing dengan para dokter luar negeri. Ini menjadi kerja keras Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bagaimana membantu meningkatkan SDM dokternya. demikian juga perhimpunan para pengusaha rumah sakit Indonesia guan menyikapi hal ini,” paparnya.

Jika kita tidak cepat mencari solusinya dikhawatirkan kita akan menjadi penonton di negeri sendiri.

“Karenanya ke depannya dokter kita harus memiliki kompetensi setidaknya berstandar ASEAN supaya tidak kalah bersaing dengan dokter luar,” paparnya.

Sebab apapun ceritanya mau tidak mau ke depan kita harus siap terlebih lagi di era MEA ini pemerintah tidak lagi bisa melakukan dumping, subsidi  dan memberian kemudahan modal.

Di samping di bidang kesehatan, kita juga lemah di bidang konstruksi, hal ini ditandai banyak pengusaha konstruksi yang belum memenuhi standart.

Jago Kandang

Sekarang ini, ungkapnya banyak kontraktor kita hanya ‘jago kandang’, tidak sanggup mengikuti tender di level ASEAN. Terlebih lagi para kontraktor yang memiliki ISO 2000 juga sedikit.

Lebih lanjut ia juga memaparkan, dalam MEA ini pemerintah tidakbisa melakukan dumping dengan memanjakan para pengusaha kecil, dengan memberikan subsidi dan melindungi produk dalam negeri. Karenanya ke depan pemerintah harus menggalakkan dan mendorong para pelaku usaha guna mendapatkan ISO 2000.

Lalu meningkatkan anggaran Diklat serta  mengalakkan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kompetensi berbagai bidang.Kemudian menempatkan karyawan atau pegawainya sesuai dengan tempatnya.

“Jadi tidak ada sarjana hukum ditempatkan di keuangan, atau sarjana kesenian di Dinas Perhubungan dan lainnya. Kita sangat ironis  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeneriksaan Keuangan (BPK) pegawai Pemko Medan kekurangan sarjana akutansi sehingga direkomendasikan merekrut tenaga akuntan 15 orang untuk ditempatkan di setiap SKPD termasuk DPRD Medan,” ungkapnya.