Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Di Kanada, Anggota DPD Tegaskan Implementasi Nyata SDGs oleh RI

Delegasi Parlemen Indonesia mendesak negara-negara maju untuk tak hanya bicara soal komitmen Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) hingga 2030 yang sudah ditetapkan PBB.

Dukungan harus diberikan negara maju kepada negara kecil dan berkembang melalui upaya seperti transfer teknologi dan pembiayaan murah.

Sikap itu disampaikan Anggota DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja, yang mewakili Parlemen Indonesia di Sidang Sesi Ketiga Forum Parlemen Asia Pasifik (APPF) ke-24, di Vancouver, Kanada, Rabu (20/1) waktu setempat atau Kamis dini hari WIB.

Dalam pidatonya, Haripinto mengatakan bahwa Parlemen Indonesia sangat menerima dan bersedia mengadopsi dokumen PBB tentang Agenda Dunia untuk SDGs 2030, yang menekankan peran Parlemen, yakni mengimplementasikannya melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pemerintahan.

Parlemen Indonesia, baik DPR dan DPD, telah menindaklanjutinya dengan pembentukan Gugus Kerja yang khusus bertugas meningkatkan kesadaran akan pentingnya Agenda SDGs itu. DPD bahkan sudah mengkaji dan memberi usulan agar 17 tujuan SDGs dan 169 target lainnya berjalan.

Dari proses yang sudah dijalankan itu, kata Haripinto, Parlemen Indonesia akhirnya menyadari bahwa untuk melaksanakan agenda SDGs, dibutuhkan kerja sama semua negara, baik yang sudah maju, sedang berkembang, atau yang belum berkembang.

"Karenanya, kami menilai sebuah Forum Parlemen Global perlu membahas soal SDGs. Sebab Parlemen itulah yang nantinya akan membahas perencanaan nasional masing-masing negara, sekaligus anggaran dan pengawasannya," kata Haripinto.

Di sisi lain, disadari juga bahwa pelaksanaan agenda SDGs di masingi-masing negara membutuhkan stimulus keuangan, pembangunan kapasitas, dan teknologi yang ramah lingkungan. Ditegaskannya, tantangan pelaksanaan agenda itu adalah strategi yang inklusif serta inovasi teknologi.

Maka pada titik itu, Parlemen Indonesia menilai bahwa institusi global harus mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dimaksud, khususnya terhadap negara yang sedang berkembang dan belum berkembang.

"Inovasi teknologi itu bisa dicapai dengan transfer teknologi dan pembiayaan riset. Kalau memang dunia berkomitmen untuk melaksanakan agenda SDGs, harus ada komitmen lebih luas dari negara maju," kata Haripinto, anggota DPD dari Kepulauan Riau itu.

SDGs adalah kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada 2015. SDGs menjadi dokumen acuan pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia.

Ada beberapa tujuan utama SDGs, diantaranya mengakhiri segala bentuk kemiskinan di negara mana pun, mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan.

Selain itu, SDGs juga diarahkan untuk menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

Sidang Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-24 berlangsung di Vancouver 17-22 Januari 2016. Pada pertemuan tahun ini, dibahas tiga sektor isu: Politik dan Keamanan, Ekonomi dan Perdagangan, serta Kerjasama Kawasan Asia Pasifik.

APPF adalah forum Parlemen negara-negara Asia Pasifik yang dibentuk pada 1991 oleh 9 negara, dimana Indonesia adalah salah satu negara pendiri. Pada pertemuan ini hadir 20 delegasi negara, seperti Jepang, Australia, Malaysia, Rusia, Korea Selatan, China, Australia, dan Selandia Baru.

Diposting 21-01-2016.

Dia dalam berita ini...

Haripinto Tanuwidjaja

Anggota DPD-RI 2014
Kepulauan Riau