Proyek kereta cepat Bandung-Jakarta yang dikerjakan RI-China menuai protes. Anggota Komisi I DPR dari PDIP TB Hasanuddin mengingatkan soal proyek itu yang menggusur komplek Lanud Halim Perdanakusumah.

"Lanud Halim PK yang didalamnya terdapat fasilitas pangkalan aju squadron tempur TNI AU dan Squadron Angkut Berat serta Squadron Angkut VVIP termasuk Pesawat Kepresidenan merupakan obyek vital dalam sistim pertahanan wilayah ibu Kota Republik Indonesia," jelas Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (26/1/2016).

Menurut dia, squadron tempur dan juga squadron angkut dengan pangkalannya tak dapat dipisahkan dari sistim pertahanan terpadu baik dengan kekuatan TNI AD , TNI AL maupun komponen2 pertahanan lainnya.

"Di dalamnya juga terdapat markas Komando Pertahanan Udara Nasional dan posko vital Popunas yang bertugas memantau semua pergerakan pesawat asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI, termasuk perumahan prajurit yang sewaktu waktu dapat digerakan secara cepat," tambahnya.

"Sangat disesalkan kalau kemudian daerah/obyek vital yang sangat strategis ini digusur," imbuh dia lagi.

Hasanuddin juga menyampaikan, penyerahan lahan TNI AU oleh Kemhan seluas 49 HA untuk kepentingan Stasiun KA, juga terlalu berlebihan karena lahan yang dibutuhkan sesungguhnya hanya 8 HA saja, sedangkan yang 41 ha akan digunakan untuk kegiatan komersial seperti hotel dan mal. 

"Pangkalan udara dan kompleks militer strategis seperti itu sesungguhnya juga membutuhkan "security  belt" bila terjadi sesuatu ketika dalam keadaan darurat. Penggunaan 41 HA untuk hotel dan mal di dekat pangkalan tempur sangat riskan baik untuk keamanan alut sista maupun keselamatan publik." urai dia.

"Dalam pembangunan kereta cepat  Jakarta-Bandung, sebaiknya mengikuti saran TNI AU untuk menggunakan lahan sebesar 20 HA di daerah Cipinang Melayu yang juga aset TNI AU, dan tak perlu menggusur obyek vital nasional," tegas Hasanuddin.

"Baik KA cepat maupun obyek vital nasional TNI AU , juga sama sama hadir demi kepentingan bangsa dan negara," tutup dia lagi.