Tidak Ada Anggaran Penanggulangan Banjir

Meski mencatat angka belanja fantastis sampai Rp 2,06 triliun sehingga menyebabkan defisit Rp 419,6 miliar, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab. Bandung tahun 2010 tidak mencantumkan anggaran penanggulangan banjir.Hal itu terungkap dalam pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi (SDAPE) Kab. Bandung dengan Komisi C DPRD di Mes DPRD Kab. Bandung, Rabu (17/2). Kepala Dinas SDAPE, Hj. Ratna Mikhail mengatakan, penanganan Sungai Citarum dan anak-anak sungainya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan Pemprov Jabar.

"Untuk rencana tahun 2010, SDAPE akan melakukan pengelolaan jaringan irigasi Rp 600 juta, normalisasi saluran irigasi Rp 490 juta, dan pembangunan reservoir Rp 890 juta," katanya.Wakil Ketua Komisi C, H. Anang Susanto mengatakan, wewenang Dinas SDAPE pada jaringan irigasi, sedangkan Dinas Bina Marga mengalokasikan anggaran pada pembenahan drainase air sepanjang jalan raya. "Sementara Dinas Permukiman Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) mengelola drainase di perkampungan. Jadi, penanggulangan banjir wewenang siapa?" katanya.

Terlalu kaku

Anggota Komisi C, Gun Gun Gunawan mengatakan, dinas-dinas di Pemkab Bandung terlalu kaku dalam menerapkan kebijakan anggaran sehingga tidak mengalokasikan anggaran penanggulangan banjir. "Dinas-dinas beralasan, penanggulangan banjir tidak ada kode rekeningnya di dalam RAPBD, sehingga harus ke Kementerian Dalam Negeri untuk konsultasi. Kami mendesak agar dana penanggulangan bencana dianggarkan," katanya.

Wakil Ketua Harian Badan Anggaran (Bangar) DPRD, H. Yanto Setianto mengatakan, RAPBD 2010 mencantumkan anggaran tidak terduga untuk penanganan bencana Rp 15 miliar. "Namun, anggaran itu untuk pengadaan bantuan seperti beras, mi instan, dan kebutuhan korban lainnya. Sementara penanggulangan banjir seperti pembangunan benteng sungai tidak dianggarkan," ujarnya.Sementara itu, mantan Ketua DPRD Kab. Bandung, H. Agus Yasmin, menyayangkan kebijakan anggaran yang tidak berpihak kepada masyarakat. "Seharusnya RAPBD mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan banjir. Jangan bicara kewenangan karena masyarakat yang jadi korban adalah warga Kab. Bandung, bukan warga Pemprov Jabar apalagi pemerintah pusat," katanya.

Menurut Agus, tidak semestinya DPRD dan Pemkab Bandung mempermasalahkan kewenangan penanganan Sungai Citarum dan anak-anak sungai-nya. "Seharusnya ada anggaran untuk pembebasan tanah yang jadi langganan banjir daripada mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seremonial," katanya.Ia mencontohkan, dalam ajuan anggaran untuk pembukaan dan penutupan Pekan Olah Raga Daerah (Porda), KONI Kab. Bandung menganggarkan Rp 4,1 miliar, Rp 3,9 miliar di antaranya untuk pertunjukan kesenian. "Lebih baik Porda digelar secara sederhana karena Jawa Barat termasuk Kab. Bandung sedang terkena musibah," katanya.