Pelantikan Kepala Daerah Serentak Bangun Sinergi

Pelantikan bupati/wali kota batal digelar di Istana. Presiden akan mengundang mereka ke Istana untuk pengarahan.

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan tujuh pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih bakal dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara minggu depan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pilkada serentak mengusung semangat kebersamaan, yang menjadi alasan mengapa pelantikan kepala daerah digelar secara serentak.

Sebaliknya, pelantikan wali kota/bupati terpilih tidak akan digelar di Istana, tapi tetap serentak pada 15 Februari di provinsi masing-masing. "Mereka dilantik di ibu kota provinsi, tetapi semangat dari pilkada serentak ialah membuat supaya ada kebersamaan dan tidak berkepanjangan," ujar Pramono Anung. Setelah seluruhnya dilantik, Presiden akan mengundang mereka ke Istana. "Setelah mereka dilantik di provinsi kemudian Presiden mengundang untuk katakanlah membangun sebuah sinergi baru antara pemerintah pusat dan daerah bagi kepala daerah yang baru agar mereka memahami visi yang menjadi prioritas utama pemerintah, karena banyak kepala daerah yang baru," tambah Pramono.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan pelantik-an tujuh pasangan gubernur/wakil gubernur terpilih akan digelar di Istana Negara pada 11-12 Februari mendatang. Sebelumnya, pelantikan gubernur dilakukan oleh Mendagri di daerah masing-masing.

Ketujuh pasangan yang akan dilantik ialah Gubernur-Wagub Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

Adapun pelantikan bupati/wali kota dilaksanakan pada 15 Februari 2016. "Bupati/wali kota ada 200-an. Pelantikannya serentak pada pertengah-an bulan ini," ujar Tjahjo.

Khusus untuk bupati/wali kota terpilih, jelas Tjahjo, tiga hari seusai pelantikan, mereka bakal menerima pengarahan dari Presiden Jokowi. Penga-rahan serupa pernah dilakukan Presiden di Istana Bogor, tahun lalu.

Pelantikan tahap kedua digelar Maret untuk daerah yang masih bersengketa di MK. Untuk tahap ketiga digelar Juni bagi kepala daerah yang habis masa jabatannya.

"Juni itu masih ada 20-an kepala daerah yang habis masa jabatannya. Itu amanat undang-undang, masa jabatan itu tidak boleh dipotong," ujarnya.

Ia menegaskan, pembagian pelantikan menjadi tiga tahap dilakukan supaya daerah yang tak bersengketa dapat langsung menjalankan peme-rintahannya. Hal itu sesuai dengan amanat Presiden agar tahun ini dilakukan percepatan kerja dengan mulai melakukan tender dan mengerjakan proyek sejak Januari 2016.

Tancap gas

Pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana menegaskan akan ber-gerak cepat setelah dilantik.

"Dalam istilah Suroboyoan, Bu Risma dan Mas Whisnu siap 'gas pol' setelah dilantik," kata Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Didik Prasetyono kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Dalam mengimplementasikan program kerja mereka, sambung Didik, pasangan Risma-Whisnu mengajak seluruh pihak, termasuk yang tidak mencoblos pasangan itu dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dia mengingatkan, hakikat pilkada adalah membangun daerah. "Tidak ada ruang untuk bersantai-santai. Semua pihak harus bekerja sama dan bergandengan tangan memajukan Surabaya tanpa terkecuali. "Apalagi, sambung Didik, kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan program sangat dibutuhkan terutama saat dunia mengalami perlemahan ekonomi, termasuk dalam menghadapi era pelaksanaan perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," katanya.