Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya mencatat adanya usulan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dibentuk Satuan Kerja (Satker) yang menangani masalah anggaran kebutuhan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).

"Ya, Satker itu merupakan jalan keluar untuk mengatasi kesulitan dana selama ini. Satker itu penting dibentuk sehingga penggunaan anggaran bisa lebih baik lagi ke depan dan seluruh kebutuhan untuk peningkatan prestasi atlet terpenuhi," ucapnya usai rapat dengar pendapat dengan pihak Kempora di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (3/2).

Dalam kesimpulan rapat tersebut, Panja Persiapan Asian Games 2018 Komisi X DPR menilai, bahwa penggunaan dana sosialisasi sebesar Rp 61.343.459.550 yang diberikan oleh Kempora melalui Inasgoc (Panitia Nasional Asian Games 2018) berpotensi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal akuntabilitas, kebenaran, prosedur pengadaan barang/jasa, kebenaran pencairan dana, pelaksanaan pembayaran dan kesesuaian kewajaran harga dengan alasan sebagai berikut.

Adanya ketidak konsistenan dalam proses pengajuan anggaran kepada Kempora, namun oleh Kempora anggaran dikirimkan kepada Panitia Inasgoc. Adanya kejanggalan dalam pencairan dana, di mana Panitia Pelaksana Inasgoc belum ditetapkan namun pencairan dana telah dapat dilakukan.

Merujuk hak itu, Panja Persiapan Asian Games 2018 memberikan catatan. Meminta Kempora untuk berkoordinasi dengan BPK terkait rencana audit terhadap penggunaan dana persiapan Asian Games 2018 yang bersumber dari APBN 2015.

Meminta Ketua Panitia Penyelenggara Inasgoc (ex officio Ketua Umum KOI) untuk segera mengambil langkah inisiatif mengembalikan dana yang bersumber dari APBN 2015 jika berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.

Mendesak Kempora, KOI, Inasgoc untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses persiapan penyelenggaraan Asian Games 2018 dalam setiap tahapannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beban APBN terkait penyelenggaraan event olahraga internasional.

Mendesak Kempora, KOI, Inasgoc untuk menghitung secara rinci kebutuhan anggaran Asian Games 2018 agar tidak terjadi kesalahan perhitungan mengenai kebutuhan anggaran tersebut, khususnya anggaran yang diperuntukkan pada tahun anggaran 2016 sampai 2018.