Berita Anggota Parlemen

DPR Desak BKKBN Tuntaskan Pendataan Keluarga

Komisi IX DPR mendesak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk segera menuntaskan Pendataan Keluarga (PK) 2015.

Pendataan ini diharapkan dapat menyediakan data keluarga terpilih by name by address, yang akan digunakan untuk kepentingan operasional, penetapan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program kependudukan maupun pembangunan keluarga serta keluarga berencana.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Syamsul Bachri, mengatakan, seharusnya PK sudah tuntas di 2015. Apalagi DPR juga mendukung adanya pendataan ini dengan menyetujui anggaran yang cukup besar, yaitu mencapai Rp500 miliar.

“Kesan saya BKKBN seolah-olah kurang siap dalam menyusun perencanaan pendataan keluarga ini. Ini terlihat misalnya dari perubahan penyelenggaraan yang tadinya akan dikerjakan oleh pihak ketiga tetapi menjadi secara swakelola. Mestinya sejak awal perencanaan, ini sudah harus diantisipasi,” kata Syamsul dalam rapat dengar pendapat dengan BKKBN di Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (16/2).

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Hanura, Djoni Rolindrawan, mengatakan, muncul banyak keluhan di masyarakat maupun unit pelaksana teknis KB terkait proses pelaksanaan PK 2015.

Misalnya, rendahnya kualifikasi petugas pendata akibat minimnya biaya pengembangan kapasitas. Kurangnya kelengkapan administrasi berupa formulir pendataan. Ketidakpastian biaya operasional petugas pendata, dan banyak keluarga yang didata tidak tahu PK 2015 dan untuk apa mereka didata.

Komisi IX sendiri menyatakan tetap mendukung diselesaikannya PK 2015. Sebab, tanpa data keluarga sulit bagi BKKBN untuk merealisasikan program-programnya di masyarakat, termasuk juga program pembangunan di kementerian/lembaga lain. BKKBN juga diminta melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga rerkait agar data keluarga ini dijadikan dasar penetapan kebijakan.


Menanggapi hal ini, Kepala BKKBN Surya Chandra Surapati, mengatakan, pendataan sudah selesai dilakukan. Hanya saja belum semua data tersebut terunggah secara sempurna di server pusat.

“Pengunggahannya ke server pusat memang lama, sehingga data belum diolah secara sempurna. Tetapi kita kejar terus sehingga bulan Maret 2016 ini sudah harus selesai. Setelah itu bisa print out, sarasehan, dan kemudian bisa langsung dipakai oleh kementerian atau lembaga terkait,” kata Surya.

Lebih lanjut Surya mengatakan, hingga 12 Februari 2016, jumlah keluarga yang baru terdata sebanyak 65,7 juta dari total yang didata 70 juta kepala keluarga (KK). Dari keluarga yang terdata tersebut, data yang diolah dengan cara entry ataupun scanning sebanyak 63,6 juta lebih atau 96,80%. Sementara data yang sudah masuk dalam sistem pengolahan berbasis IT di databasis nasional baru sekitar 50 jutaan atau 78,59%.

PK 2015 serentak dilakukan pada sekitar 340.000 dusun/RW se-Indonesia dengan melibatkan paling sedikit 1 juta kader KB. Mereka diberdayakan untuk mendata sekitar 70 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Kader pendata ini merupakan tokoh masyarakat yang paham aspirasi di wilayahnya dan mampu menggerakan masyarakat. Dari PK ini juga ditemukan jumlah pasangan usia subur (PUS) berdasarkan keikutsertaan ber-KB sebanyak 19,9 juta. Sedangkan jumlah PUS peserta KB aktif sebanyak 12,5 juta.

Penyerapan anggaran untuk PK 2015 sendiri sebesar 85% atau sekitar Rp435 miliar, sedangkan sisanya 15% sudah dikembalikan ke kas negara. Sisa tersebut tadinya untuk keperluan seperti print out dan sarasehan, namun baru akan dilaksanakan di Maret 2016.

Diposting 18-02-2016.

Maaf. Hanya User Konstituen yang bisa memberikan komentar.

Dia dalam berita ini...

Syamsul Bachri

Anggota DPR-RI 2014
Sulawesi Selatan II