Panitia Khusus Angket Pelindo II DPR RI dipimpin Rieke Diah Pitaloka mengadakan kunjungan lapangan menemui masyarakat yang terkena proyek pembangunan terminal Koja dan Kalibaru, Tanjung Priok, Senin (29/02/2016).
“Hari ini merupakan penentuan bagi kami apakah diteruskan atau dihentikan. Mudah – mudahan pertemuan hari ini membuka secercah harapan baru yang sudah 20 tahun kami nantikan,” papar perwakilan warga ex-koja utara saat bertemu dengan Pansus Pelindo.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Pansus Pelindo Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP) menemukan dua permasalahan terkait proyek pembangunan terminal Koja dan Kalibaru. “ Diantaranya, peninggalan sengketa lahan Koja yang terjadi kurang lebih 20 tahun yang lalu dan juga persoalan ganti rugi lahan kepada warga Kalibaru yang dijanjikan akan diproses pada tahun 2013. Namun, hingga saat ini belum terselesaikan sementara proyek tetap berjalan,” jelas Rieke.
Anggota Pansus Pelindo II Irmadi Lubis (F-PDIP) berpendapat bahwa persoalan ganti rugi lahan sebaiknya dibawa ke Kementerian BUMN selaku wakil pemerintah serta pemegang saham. “Yang perlu kita ketok ini adalah goodwill dari Menteri BUMN, gak ada gunanya kita ke Pelindo karena mereka akan berkilah untuk menutupi yang di belakang,” ungkap politisi dari dapil Sumatera Utara itu.
Sedangkan di tempat yang berbeda, Lurah Kalibaru menyatakan sampai saat ini ada tiga RW yang akan dibebaskan terkait rencana pembangunan pelabuhan terbesar se-Asia. Menurutnya, satu dari tiga RW sudah pada tahap appraisal harga, namun sampai saat ini belum ada musyawarah antara warga dan Pelindo.
Menanggapi hal tersebut, anggota Pansus Pelindo Irma Suryani berpendapat seharusnya pemerintah mengedepankan kesejahteraan masyarakat. “Yang terpenting adalah proyek pembangunan pelabuhan Kalibaru apakah menguntungkan rakyat. Kalau tidak menguntungkan untuk apa, institusi kita kan jelas mengatakan bumi, tanah air dan segala isinya dikelolah oleh negara, bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” paparnya.
Politisi yang juga pernah menjadi karyawan JICT ini meminta semua data atau informasi terkait kronologi pembangunan terminal Koja – Kalibaru dan berjanji akan memfasilitasi untuk disampaikan kepada komisi terkait. “Secara berkesinambungan dan komprehensif akan kita selesaikan bersama – sama,” ujar Irma.
Sebelumnya, perwakilan warga Koja dan Kalibaru sudah pernah bertemu dengan RJ Lino Dirut Pelindo II, Kementerian BUMN, Kementerian Mendagri, Kementerian HAM namun tidak mendapat respon yang baik dari institusi tersebut.
