Komisi X DPR Dadang Rusdiana mengatakan negara punya kemampuan dan otoritas untuk memfasilitasi pencarian dana bagi pembalap Formula 1 asal Indonesia Rio Haryanto. Sumbernya menurut Dadang, cukup bervariasi.

"Bisa dari dana promosi wisata Kementerian Pariwisata, CSR BUMN atau atas dasar perintah Presiden Joko Widodo dari dana Kementerian Keuangan," ujar politisi Partai Hanura ini, Kamis (3/3).

Kalau mengerahkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) Kemenpora dengan cara urunan, lanjut Dadang, hanya akan menuai kontroversi. Sebab, sudah dananya tidak seberapa, menyangkut hak orang lain yang dipotong, ujung-ujungnya tidak akan benar.

"Kalau menurut saya gagasan itu berniat baik tapi tidak kreatif. Perlu ditinjau ulang, kalau dilanjutkan kurang bagus, seperti negara tidak hadir dengan otoritasnya. Lagi pula, ini kan bukan mau bangun musola di kampung. Ini urusan nama baik anak bangsa, makanya negara harus hadir," tegasnya.

Selain itu, Dadang juga menilai wacana urunan dana untuk Rio yang diapungkan oleh Menpora Imam Nahrawi sebagai cara untuk melancarkan kritikan tanpa menyerang pihak manapun.

"Menpora mewacanakan itu sebagai cara melakukan otokritik terhadap negara, sepertinya beliau dibiarkan sendiri cari dana," tukasnya seperti dilansir dari JPNN.Com.