Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo didukung sepenuhnya untuk memilih opsi terbaik bagi masyarakat Maluku terkait skema pengembangan Blok ‎Masela. Secara implisit, PKB lebih mendukung bila skema pembangunan kilang di darat (Onshore) dikedepankan karena akan lebih bermanfaat bagi warga Maluku.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PKB, Syaikhul Islam Ali, pihaknya percaya dengan keputusan Presiden Jokowi terkait dengan pengelolaan blok Masela y‎ang ditaksir memiliki cadangan mencapai 10 triliun kaki kubik (TCF) itu. Syaikhul pun menegaskan bahwa partainya akan mendukung keputusan Presiden jika itu menguntungkan rakyat, khususnya masyarakat Maluku.

"Tentunya Presiden akan memutuskan yang paling menguntungkan bagi rakyat, terutama rakyat Maluku. PKB dukung penuh keputusan itu," kata Syaikhul Islam, Minggu (6/4).

Selama ini setidaknya perdebatan antara apakah kilang akan dibangun secara onshore atau di tengah laut (offshore) mendominasi ruang publik. Khususnya, setelah Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang mendukung opsi onshore membongkar keburukan opsi offshore yang lebih disukai oleh kontraktor migas, dalam hal ini Inpex dan Shell, dua perusahaan migas asing. Opsi offshore didukung oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Dari berbagai pendapat yang ada, opsi onshore dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat Maluku karena lebih riil berdampak bagi pengembangan ekonomi di wilayah itu. Perdebatan itu berlarut terus sehingga Presiden Jokowi meminta agar para menteri tak ribut di luar.‎

Menanggapi perdebatan itu, Syaikhul Islam mengatakan pihaknya meminta agar para menteri tidak saling berpolemik di depan publik. Dia pun mendesak para pembantu Presiden untuk segera mengakhiri konflik.

"Polemik yang tidak penting, sesama menteri berantem kaya anak kecil. Harusnya tinggal ikuti perintah Presiden saja. Sebisa mungkin segera diakhiri, agar segera bisa dibangun dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat," kata Gus Syaikhul, sapaan akrabnya.‎