Komisi VI DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Free Trade Zone (FTZ) untuk membahas dan mencari formula terbaik untuk pengelolaan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Kami akan membahas masalah ini dengan seksama dan mencari formula agar keberadaan BP Batam maksimum bagi bangsa," kata Ketua Panja FTZ, yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR, Muhammad Farid Al Fauzi di Jakarta, Senin (7/3).

Dia mengungkapkan, dalam pembahasan Panja FTZ selama ini, BP Batam sudah diasumsikan berada di bawah pemerintah pusat.

Hal tersebut nantinya akan dikaji lebih dalam di Panja, karena posisi sekarang tidak sinkron: BP Batam dikelola Gubernur tapi penentuan kebijakan visi dan misinya disusun di Jakarta, ujarnya.

"Kan menjadi aneh saja sebenarnya. Anggaran disahkan oleh pusat, tetapi di bawah gubernur. Ini tidak sinkron sebenarnya. Kawasan khusus oleh pusat bukan oleh otonomi daerah (otda). Contohnya, Batam itu mengembangkan visi misi di Jakarta," jelasnya.
‎
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Refrizal, berpandangan dengan misi bersaing dengan Singapura, sudah seharusnya BP Batam di bawah koordinasi pemerintah pusat melalui Presiden.

"Harus dicari cara agar ‘roh’ seperti maksud Presiden BJ Habibie waktu mendirikan BP Batam hidup kembali," kata Refrizal. ‎

Selama ini Refrizal menilai sering terjadi konflik kepentingan di Batam. Inilah yang harus diakhiri melalui pengelolaan langsung oleh pusat.

"Sempat dikelola gubernur Kepulauan Riau, distribusi lahan jadi kacau, pejabat daerah campur tangan," sesalnya.

Anggota Komisi VI DPR dari FPD, Melani Leimena Suharli (Fraksi Demokrat) menilai dengan di bawah pusat maka pengembangan Batam akan lebih cepat, karena dalam semua hal bisa langsung berkoordinasi dengan Jakarta.

Sejumlah anggota DPR melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Panja) MEA, ungkapnya, sudah mengunjungi Batam.

"Kesimpulan kami, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BP Batam harus di bawah pusat. Bahasan selanjutnya, supaya lebih mantap, seperti apa," ujarnya.