Trotoar untuk Pejalan Kaki Minim, Ini Kata DPRD DKI

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi menuturkan, Pemprov DKI Jakarta terkesan enggan dalam mengurai kemacetan dan banjir.

Hal itu terlihat dari penganggaran yang dilakukan terhadap kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Dinas Bina Marga dan Dinas Tata Air.

Berdasarkan data yang dimilikinya, diakui Sanusi, pada anggaran 2016, Pemprov DKI hanya menganggarkan Dinas Bina Marga sebesar Rp 3,5 Triliun, dan Dinas Tata Air Rp 4 Triliun.

Ironisnya, penyerapan setiap tahun hanya sekitar Rp 1-2 Triliun. Sementara untuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pegawai Rp 9 Triliun.

"Trotoar itu ada di Dinas Bina Marga. Kalau memang ada kemauan, beri anggaran yang besar. Atau berbanding lurus dengan TKD. Parahnya lagi, TKD yang mampu menyerap anggaran hanya sekitar 10 persen. Jadi orang berfikir ngapain serap anggaran banyak," kata Sanusi kepada wartawan di DPRD DKI, Jakarta, Senin (14/3/2016).‎

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasie) Perencanaan Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Dinas Bina Marga, Riri Asnita mengatakan, pada tahun ini pihaknya mendapatkan anggaran sekitar Rp 250 Miliar untuk membangun trotoar di 45 titik.

Pembangunan trotoar tersebut, kata Riri akan dikerjakan paling cepat Juni mendatang. Sebab, saat ini pihaknya masih menunggu proses Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menampilkan pengadaan trotoar di e-katalog. Nantinya, apabila sudah ada di e-katalog, pihaknya langsung akan membelinya. ‎

"Kami prioritaskan untuk membangun trotoar yang ideal di lokasi pusat keramaian. Seperti di terminal, stasiun dan pusat bisnis," ujarnya.

Dalam perbaikan trotoar yang dimaksud ideal, Riri menyebutkan yakni trotoar yang lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Termasuk pembuatan men hole (lubang masuk tekhnisi utilitas) dengan kedalam 2,5-3 meter.

Sehingga, tidak ada lagi tekhnisi utilitas dan pipa tersebut merusak trotoar dan jalan ketika masuk dalam perbaikan. ‎

"Utilitas juga kita atur. Kalau ruas jalan memungkinkan, utilitas kita pisahkan dengan trotoar," pungkasnya.

Diposting 15-03-2016.

Dia dalam berita ini...

Mohamad Sanusi

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta 2014