Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan pemerintah harus mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) para pengelola pelaporan keuangan di daerah.

"Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penempatan staf pengelola pelaporan keuangan daerah harus jeli. Sudah saatnya menempatkan orang-orang yang sesuai dengan bidangnya, jangan main sistem kekeluargaan atau alasan lainnya, terutama di bidang keuangan daerah," kata Ridwan saat jadi narasumber dalam acara rapat evaluasi permasalahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terkait hasil evaluasi laporan keuangan daerah tahun 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Kendari, Selasa (15/3/2016)

Ia mengatakan, kecenderungan pemerintah saat ini dalam penempatan staf pengelola pelaporan keuangan yang mempunyai kualitas SDM di bidang keuangan masih minim.

"Ini terjadi karena alasan klasik bahwa kepala daerah yang baru terpilih setelah dilantik biasanya akan melakukan pencopotan jabatan terhadap sejumlah SKPD yang dinilai tidak mendukungnya," kata Ridwan.

Parahnya lanjut politisi Golkar ini, jika salah satu SKPD yang dicopot itu adalah pada SKPD yang menangani pengelolaan pelaporan keuangan daerah.

"Di sisi lain, SDM untuk tenaga seperti itu agak sulit ditemukan penggantinya yang benar-benar mengerti tugas pokok dari pejabat lama yang telah dicopot," katanya.

Ridwan berharap hal itu bisa menjadi perhatian kepada seluruh kepala daerah untuk mengenyampingkan kepentingan politik demi kepentingan yang lebih urgen di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan itu diselenggarakan oleh BPK dan diikuti dua provinsi yakni Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara yang dihadiri gubernur masing-masing yakni Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Gubernur Sultra Nur Alam, serta bupati, wali kota kedua provinsi itu.