DPR Akan Bentuk Panja Dana Desa

Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Prancis mengatakan, Komisi V DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemanfaatan Dana Desa agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat desa.

“Beberapa waktu lalu, kami melakukan kunjungan ke beberapa desa di Kabupaten Kota, kami  mendapat informasi terjadi kebolongan-kebolongan dalam pemanfaatan dana desa itu, dan banyak pula masyarakat desa yang tidak tahu mengenai dana desa, dan yang tahu hanya para elit-elit ditingkat desa, untuk itu secara tegas Komisi V bersama-sama akan membentuk Panja Pemanfatan Dana Desa,”jelas Fary di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2016).

Menurut Fary, pembentukan Panja ini penting, karena untuk tahun 2016 ini, dana desa yang dikucurkan meningkat hampir 100 persen, “Dana yang dikucurkan untuk dana desa sekarang meningkat dari 21 triliun menjadi 47 triliun untuk tahun 2016, itu naik sampai 100 persen,”terangnya.

Jadi untuk tiap desa, jelas Fary, untuk tahun 2016 mendapat hampir 700 hingga 800 juta perdesa, “Tahun 2015 lalu perdesa kurang lebih 200 sampai 300 juta, sekarang meningkat, jadi jangan main-main, ini dana cukup besar,”tegas Fary.

Lebih lanjut, ia menambahkan, bahwa Komisi V DPR akan terus memantau secara langsung pemanfaatan dana desa ini, dan berharap dana desa dimanfaatkan oleh masyarakat desa itu sendiri.

Disini Fary menjelaskan, pemanfaatan dana desa itu salah satunya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, “Kalau kita mengatakan, pendekatan pemberdayaan masyarakat maka indikatornya jelas, yaitu masyarakat ikut dilibatkan, baik perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi,”paparnya.

Lalu, lanjut Fary, harus juga memanfaatkan sumber daya alam dan potensi-potensi yang ada didesa dan yang paling penting, bahwa manfaat dana desa itu untuk masyarakat desa, “Itu adalah indikator tentang pemberdayaan masyarakat yang kita sepakati bersama,”pungkasnya.

Selain itu, mengenai pendamping desa, terang Fary, yang pertama diharapkan memanfaatkan yang sudah ada, seperti fasilitator PNPM, “Yang kedua, kami minta fasilitator desa ditingkat desa, kecamatan dan daerah, memanfaatkan SDM dari masyarakat desa itu sendiri, jadi kalau kami mendapat informasi ada intervensi terkait pemilihan pendamping desa, akan kami dalami,”tegasnya.