INTERVENSI aparat keamanan Tiongkok atas penegakan hukum aparat laut Indonesia di perairan Natuna mesti disikapi pemerintah sebagai sinyal perlunya penguatan armada laut Indonesia. Kekuatan yang lebih baik akan lebih menjamin penegakan hukum di laut.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin memaparkan sudah saatnya bagi pemerintah mereorganisasi dan memperkuat kemampuan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai pemegang komando pengamanan laut. Dengan penguatan itu, serta dibantu TNI AL, penegakan hukum, perlindungan, dan penyelamatan di laut akan lebih lancar.

"Negara harus segera melengkapi kapal-kapal patroli Bakamla demi kepentingan bangsa dan negara. Ini sebuah kebutuhan yang menjadi sangat urgent untuk dilaksanakan," ujar Hasanuddin, Selasa (22/3).

Pada saat yang sama, ia mendukung tindakan pemerintah dengan melancarkan protes keras dan merencanakan membawa kasus ini ke Mahkamah Hukum Laut Internasional (International Tribunal For the Law of the Sea). Dunia internasional, terutama Tiongkok harus diyakinkan bahwa wilayah itu adalah teritori NKRI dan Indonesia akan mempertahankan wilayahnya dengan cara apapun.

"Sepertinya memang Tiongkok berkeinginan kuat untuk menguasai seluruh wilayah Laut Cina Selatan termasuk wilayah teritori Indonesia," ungkap Anggota Fraksi PDIP itu.

Upaya penangkapan terhadap KM Kway Fey 10078 yang mencuri ikan di perairan Natuna oleh kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan, KP Hiu 11, Sabtu (19/3), diintervensi penjaga laut Tiongkok. Akibatnyam, KM Kway Fey lepas bersama kapal aparat Tiongkok itu.