Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP, Nazaruddin Kiemas, menyatakan, pihaknya memahami sepenuhnya dan sejalan dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengembangkan Blok Masela di darat (Onshore).

Nazaruddin mengatakan, sejak beberapa bulan lalu pihaknya berdebat panjang dengan SKK Migas soal apakah Masela dikelola secara offshore sesuai keinginan kontraktor Total dan Inpex, atau secara onshore. Secara tegas, PDIP mendorong agar pengelolaan dilaksanakan secara onshore.

‎"Kami sudah memilih supaya di darat. Kita sudah berdebat sejak lama dengan SKK Migas soal itu. Kalau kemudian keputusan presiden sama dengan kami, itu kebetulan saja," kata Nazaruddin Kiemas, Rabu (23/3).

Ada berbagai pertimbangan PDIP ketika mendorong opsi onshore itu. Pertama, pengeboran di wilayah Masela itu dekat dengan garis batas Australia, sekitar 3-4 kilometer saja.

"Kalau kita pakai offshore, dengan floating storage, ditarik saja kapalnya ke wilayah Australia, kita tak bisa apa-apa," kata Nazaruddin.

Kedua, dari sisi biaya produksi, mengolah potensi gas Masela di tengah laut membutuhkan biaya besar. Karena dibutuhkan dana untuk mengubah gas menjadi cair, lalu kemudian perubahan dari cair ke gas ketika hendak dipakai.

"Biayanya lebih mahal, sehingga nanti mahal juga kalau dijual ke dalam negeri kita. Nanti ujung-ujungnya dibawa lagi ke Singapura. Karena kita butuh, terpaksa lagi kita impor dengan harga lebih mahal lagi dari Singapura," jelasnya.

Bila dibangun di darat, tidak seperti klaim awal bahwa dibutuhkan pipanisasi hingga ratusan kilometer, ternyata ada Pulau Selaru yang jaraknya cuma sekitar 90 kilometer dari wilayah pengeboran.

"Kita bisa bangun banyak pabrik turunannya di sana. Bisa pabrik pupuk dan lain-lain," jelas Nazaruddin.

Ditegaskan dia, Pemerintah Jokowi-JK berhak merubah isi perjanjian awal, yang di jaman Presiden SBY menyepakati pembangunan Blok Masela dengan opsi offshore. ‎ Sebab ada klausul yang menekankan apabila ditemukan cadangan baru lebih besar, maka boleh diajukan perubahan perjanjian.

Anggota Komisi VII DPR lainnya dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, mengatakan, pemerintah sebaiknya segera menindaklanjuti keputusan presiden soal pembangunan Blok Masela di Onshore itu. Yakni dengan segera membuat peta jalan (roadmap) pembangunan industri terkait.

"Misalnya, segera disusun, mau berapa usaha yang dibangun terkait kilang gasnya, lalu perusahaan jenis apa. Kemudian sinergi pembangunanya. Misal, pipa bisa tidak dari Krakatau Steel? Atau konstruksi bisa tidak dari Wika? Jangan sampai nanti diberi ke asing lagi," tandas Adian.