DPR Kritik Surat Wapres ke Menteri Susi

WAKIL Ketua DPR Fadli Zon mengkritik surat-menyurat antara Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menurut Fadli, tidak sepantasnya perdebatan antara Wapres dan para menteri terkait dengan efektivitas kebijakan pemerintah dilakukan via surat-menyurat.

"Saya kira tidak efektif. Cukup dibicarakan di rapat kabinet dan langsung ditindaklanjuti. Kalau semua satu per satu dikerjakan di belakang, ini bisa timbulkan kegaduhan baru," kata Fadli di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengirimkan surat meminta Susi mengevaluasi moratorium, pengaturan sertifikasi kapal, dan larangan transshipment.

Menurut Wapres, kebijakan tersebut menurunkan produksi ikan di sejumlah daerah.

Susi menanggapi surat itu melalui Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Narmoko Prasmadji.

KKP menduga ada pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari sumber daya perikanan secara ilegal dan sedang menyusun kekuatan dengan memakai berbagai modus untuk melemahkan KKP dalam memerangi pencurian ikan di laut RI.