Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti sejumlah permasalahan yang terjadi di daerah. Permasalahan tersebut memerlukan respons cepat dari pemerintah. Di antaranya berkaitan dengan persoalan pertanahan, infrastruktur, dan pendidikan.
Hal itu disampaikan sejumlah anggota DPD RI saat laporan hasil reses pada Sidang Paripurna DPD RI ke-12 Masa Sidang V Tahun 2015-2016, Senin (23/5).
Konflik pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang disampaikan dalam laporan reses.
Anggota DPD Provinsi NTB Lalu Suhaimi Ismy meminta pemerintah segera turun tangan menyelesaikan konflik agrarian yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Selain itu, Senator asal Banten, Ahmad Sadeli Karim meminta pemerintah untuk mencermati kasus perizinan pengaturan hak lahan baik itu perorangan atau perusahaan.
“Pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikan konflik ini,” katanya.
Kurangnya pasokan listrik juga menjadi sorotan dalam laporan hasil reses anggota DPD RI yang juga menjadi bidang tugas dari Komite II DPD RI.
Lalu Suhaimi Ismy melaporkan banyaknya masyakat di NTB yang belum dapat merasakan terangnya listrik.
“Ini sangat mendesak karena sudah 70 tahun kita merdeka tapi masih belum menikmati hasil listrik,” tutur Lalu.
Tak hanya di NTB, kurangnya pasokan listrik juga terjadi di Banten, dimana terdapat sekitar 18 ribu rumah yang belum teraliri listrik.
Senator asal Papua, Mesakh Mirin mendesak pemerintah pusat untuk memperhatikan Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pasokan listrik untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
“Otonomi Khusus di Papua harus diawasi agar berjalan sesuai dengan tujuannya yakni untuk mensejahterakan Papua, bukan menjadi ajang korupsi,” ujar Mesakh.
Di Jambi, Senator M. Syukur melaporkan kurangnya pasokan listrik di daerah pemilihannya menimbulkan persoalan pupuk bersubsidi.
“40 persen Jambi bergantung pada karet dan sawit, untuk itu perlu dipikirkan ekonomi alternatifnya jika dalam masa replating dibutuhkan waktu 3,5 tahun ditambah sulitnya persoalan pupuk bersubsidi,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPD Provinsi Bali I Kadek Arimbawa menyoroti masalah yang ada di Provinsi Bali, diantaranya pemilikan tempat tinggal bagi warga negara asing yang dinilai perlu segera diselesaikan oleh pemerintah.
Selain itu, infrastruktur jalan dan listrik juga masih menyisakan sejumlah persoalan. Di sektor pendidikan, Ia meminta pemerintah memprioritaskan pengangkatan guru honorer.
“Bali yang merupakan objek wisata mancanegara yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama terkait dengan masalah infrastruktur dan pengembangan usaha produktif yang dapat menunjang sektor pariwisata,” ujarnya saat membacakan hasil reses seperti siaran pers Humas DPD RI.
Sementara itu, Anggota Komite III DPD RI yang juga Senator asal Sulawesi Utara, Stefanus Liow menyoroti tentang perlunya pemberdayaan masyarakat secara ekonomi oleh perusahaan daerah. Untuk itu, RUU Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai perlu untuk segera dibahas secara tripartite agar kepentingan masyakarat daerah terpenuhi.
Sementara yang terkait dengan bidang kerja Komite IV DPD RI, Stefanus menyoroti pentingnya provinsi kepulauan memiliki transportasi penghubung agar perekonomian menjadi lebih baik.
