Anggaran Bakamla Perlu Ditambah untuk Berantas Penyelundupan

 Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam rapat kabinet dua bulan lalu untuk memberantas penyelundupan sudah tepat. Namun, bila anggaran masih minim, maka ibarat jauh panggang dari api atau tidak sesuai harapan.

“Komisi I mendukung program Presiden dalam pemberantasan penyelundupan. Saya melihat dalam dua bulan kepemimpinan Bakamla yang baru sudah menjalankan perintah presiden dengan benar. Penyelundupan banyak yang diberantas, misalnya kapal-kapal ikan ilegal. Namun, kasus penyelundupan ini terlalu banyak. Kalau anggarannya tidak ada kenaikan, bagaimana pemberantasan dapat dilakukan tuntas,” ujar TB Hasanuddin, Minggu (5/6).

Menurut TB Hasanuddin, Kementerian Keuangan (Kemkeu) seharusnya mampu menerjemahkan pemikiran presiden saat memberikan intruksi kepada Bakamla. Apalagi, Bakamla harus mengawasi laut yang luasnya hingga tiga juta kilometer persegi dari Sabang sampai Merauke. “Jika melihat anggaran Bakamla yang tak mengalami kenaikan, saya berpikir Kemkeu tidak mendorong prioritas penguatan Bakamla untuk pemberantasan penyelundupan,” tutur TB Hasanuddin.

Sebagaimana diketahui, anggaran untuk Bakamla tahun 2016 hanya mendapat alokasi sebesar Rp 326,2 Miliar. Bandingkan dengan anggaran untuk dan Badan Intelejen Negara (BIN) sebesar Rp 1,592 triliun. Sementara rencananya dalam APBNP 2016, Kemkeu tidak memproyeksikan penambahan untuk Bakamla. Adapun BIN direncanakan mendapat tambahan sebesar Rp 500 Miliar menjadi Rp 2,092 triliun. "Operasi intelejen memang perlu. Tapi demi kedaulatan negara, operasi keamanan laut pun menjadi prioritas pemerintah," tegas mantan Sekretaris Militer ini.

Melihat dari fakta itu, TB Hasanuddin berpendapat minimnya alokasi anggaran Kemkeu di sektor penegakan hukum dan keamanan laut contok ketidakmampuan menyelaraskan dengan pemikiran Presiden Jokowi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebab, Bakamla dalam memberantas perdagangan gelap dan illegal fishing justru mampu meningkatkan pendapatan negara.