Pimpinan DPR hari ini blusukan ke pasar tradisional untuk mengecek harga bahan-bahan kebutuhan di masa Ramadan. Ketua DPR pun ingin agar Bulog bisa kembali seperti era Presiden Soeharto, salah satunya sebagai pengendali harga pasar.
Selain mengunjungi Pasar Induk Cibitung, pria yang akrab disapa Akom itu bersama Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengecek harga pasar di Pasar Tambun, Kabupaten Bekasi. Di Pasar Tambun, Akom menyoroti harga daging.
Dari hasil kunjungan itu, harga daging diketahui masih belum melonjak naik. Ada dua jenis meski sama-sama impor. Pertama daging beku yang harganya Rp 85 ribu/kg, dan daging segar Rp 130 ribu/kg.
"Kalau yang beku lebih murah karena ditaruh di freezer jadi ada airnya. Rasa enak daging fresh, Daging beku memang lebih murah tapi masyarakat lebih suka dengan yang fresh," ujar Agus usai mengecek harga, Senin (6/6/2016).
Sementara itu Akom menyatakan, untuk mengontrol harga pasar diperlukan peran dari pemerintah. Ia ingin agar masyarakat bisa mendapat harga murah namun dengan kualitas yang bagus.
"Intervensi pemerintah dibutuhkan. Kita ingin campur tangan pemerintah terhadap sembako yang rata-rata naik. Kami ingin harga daging fresh," ucap Akom di lokasi yang sama.
"Ternyata masyarakat, lebih pilih yang kualitas tinggi. Karena itu harga sembako harus diprotect negara seenggak-enggaknya 40 persen harga pasar. Seperti dulu," lanjutnya.
Bersama Komisi IV dan Komisi VI, pimpinan DPR akan mendorong pemerintah agar mengembalikan fungsi Bulog. Sesuai dengan Kepres No.39 Tahun 1978 sebagai penyangga ketahanan pangan.
"Saya ingin Bulog kembali menjadi institusi yang kita percayai bersama untuk mengendalikan ketersediaan pasokan maupun harga dan kualitas dari sembako itu. Jadi kembali Bulog pada institusi mampu memberikan stabilisassi kualitas, harga maupun ketersediaan," jelas Akom.
"Sekurang-kurangnya 40 persen pasar harus dikuasai supaya masyarakat tidak terombang-ambing oleh pelaku pasar yang kadang-kadang mencari keuntungan berlebih," imbuh dia.
Akom kemudian mengingatkan ketika orde baru dulu, Presiden Soeharto selalu mengumumkan harga-harga sembako sebagai patokan pasar. Sehingga harga pasar tidak menjadi liar seperti saat ini.
"Dulu kan Pak Harto jumpa pers suka jadi bahan olok-olok. Tapi itu bisa jadi patokan pasar, harga pasar tidak liar. 92 persen swasta. Sekarang yang atur harga pasar bebas. Jadi kita tidak mungkin proteksi harga bagus kualitas bagus. Padahal yang dinnginkan masyarakat seperti itu," beber politisi Golkar tersebut.
"Kita balikin lagi peranan dia seperti itu. Manejemennya tentu kita perbaiki supaya tidak terjadi seperti yang lalu ada penyimpangan. Sekarang tidak boleh," pungkas Akom.
