Komisi I Minta Pemerintah RI Tegas Terhadap Tiongkok, Soal Apa?

Konflik Laut Cina Selatan hingga kini masih menjadi perdebatan serius di dunia internasional, terutama bagi sejumlah negara yang mengklaim sebagian dari perairan sengketa tersebut adalah milik mereka.

Tiongkok adalah negara yang mengklaim paling banyak area di Laut Cina Selatan. Negara itu menyatakan di perairan tersebut ada sembilan garis putus-putus atau nine dashed line yang diklaim didasarkan dari sejarah Negeri Tirai Bambu pada zaman kekaisaran.

Anggota Komisi I DPR RI Zainudin Amali meminta pemerintah untuk bersikap tegas kepada pemerintah Tiongkok. Pasalnya, ia melihat ada niat yang tidak baik oleh pemerintah Tiongkok.

"Saya terus terang kalau kita masih berprasangka baik, maka saya orang yang berprasangka buruk terhadap niat Tiongkok khususnya di laut China Selatan," kata Zainudin saat Raker dengan Menlu Retno Marsudi di Komisi I DPR RI, Senin (20/6/2016).

Zainudin khawatir jika pemerintah tidak tegas kepada pemerintah Tiongkok, maka bukan tidak mungkin satu saat Indonesia akan bermasalah seperti apa yang sudah dialami oleh Filipina.

"Sekarang ini mereka memang masih berurusan dengan Filipina bukan tidak mungkin satu saat urusan itu pada kita. Disatu sisi mereka mengakui territorial kita, tapi dia bikin garis putus-putus untuk zona ekonomi khusus. Dari situ saja kita bisa menyimpulkan ini negara tidak berniat baik pada kita," katanya.

Klaim wilayah Indonesia sendiri, kata Zainudin, ada di bawah wilayah-wilayah yang diklaim Tiongkok. Hal ini berkaitan dengan penangkapan kapal Tiongkok oleh otoritas Indonesia.

"Kita harus tegas, kita menyatakan bahwa Cina tidak punya hak sama sekali terhadap teritorial kita baik itu zona ekonomi maupun batasan maritim. Kita tidak boleh beri hati, karena ini negara punya itikad tidak baik pada kita," tandasnya.