Keresahan pengambilalihan Pemerintah Pusat, Kementerian Perhubungan atas kewenangan pengelolaan jembatan timbang dan Terminal Tipe A yang selama ini dipegang Dishubkominfo Sumsel ditanggapi Anggota Komisi V DPR RI asal Dapil Sumsel Fauzih H Amro MSi.

"Jembatan timbang yang selama ini dikelolah Dishub Provinsi, kini diambilalih pusat, Kemenhub. Pegawainya Kemenhub juga. Sarana infrastrukturnya dibangun. Manajemennya akan diperbaiki. Kan diambilalih itu bukan diambilalih lahir maupun batin. Keberadaannya masih. Kepegawaiannya nanti share. Antara pegawai pusat dan Pemda. Apa 50 berbanding 50. Apakah 40:60," ungkap Fauzih H Amro MSi pada acara silaturahmi KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam), alumni HMI, anak yatim dan Tim Sahabat Fauzih H Amro, Sabtu (2/7/2017) malam.

Dijelaskan Fauzih yang komisinya membidangi Kemenhub, PUPR, Kementerian Desa, berdasarkan evaluasi Komisi V dengan Kementerian Perhubungan maka jembatan timbang dan Terminal Tipe A dikembalikan ke pusat.

"Ya (imbasnya PAD berkurang) karena retribusi itu berimplikasi dengan PAD, memang benar. Tapi penggunaannya itu nggak efektif. Kan sedikitlah PAD retribusi untuk mobil yang masuk ke terminal sangat dikit. Tapi kita akan bantu pembangunan tetap balik ke pusat. Tapi lokasinya masih di daerah," terang Wakil Ketua Fraksi Hanura DPR RI.

Dijelaskannya bandara-bandara kecuali yang dikelolah PT Angkasa Pura, seperti bandara Bengkulu, Jambi, Lampung, Silampari (Lubuklinggau) itu dipegang pusat semua.

"Tapi keberadaannya tetap di daerah. Dia kan sifatnya membantu Pemda provinsi/kabupaten supaya fasilitas itu ada. Persoalan itu masuk ke penghasilan BMPT kalau tidak salah, penghasilan bukan pajak," jelas Fauzih yang menjabat Bapilu DPP Hanura.