Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menilai dugaan pembelian senjata ilegal oleh oknum Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) harus diklarifikasi.

Menurutnya, jangan sampai dugaan itu berkembang menjadi isu yang tidak benar dan merugikan kesatuan.

"Saya rasa dugaan ini perlu di-clearkan, terutama karena menyangkut pernyataan seseorang dalam pengadilan (proses hukum)," kata Meutya saat dikonfirmasi, Sabtu (9/7/2016).

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, jika memang dugaan pembeliaan senjata ilegal itu tidak benar maka Paspampres jangan ragu untuk membantah.

Karena, dugaan pembelian senjata ilegal itu menyangkut nama baik Paspampres.

"Jika tidak benar saya rasa perlu dibantah, karena menyangkut nama baik Pasukan Pengamanan Presiden," ujarnya.

Dikatakan Meutya, Pasukan Pengamanan Presiden merupakan kesatuan yang memiliki tugas yang berat dan membawa nama besar TNI.

Untuk itu, isu pembeliaan senjata ilegal itu harus diklarifikasi.

"(Paspampres) kesatuan yang amat elite dengan tugas yang maha utama," tukasnya.