WNI Disandera, Komisi I Dukung Operasi Pembebasan Ketimbang Operasi Militer

Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris mendukung apapun langkah pemerintah untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina.

"Kami di Komisi I DPR mendukung penuh upaya melakukan operasi pembebasan apapun itu bentuknya, ini harus dilakukan segera dan tidak lagi bisa menunggu," kata Charles di Jakarta, Minggu (17/7/2016).

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, operasi pembebasan (humanitarian intervention) berlaku dalam hukum internasional, yakni militer negara asing atau pasukan yang diberikan mandat oleh PBB bisa saja masuk ke wilayah kedaulatan sebuah negara untuk menyelamatkan nyawa manusia dan menghindari terjadinya pembunuhan massal.

"Ini pernah dilakukan Amerika Serikat di Kosovo pada tahun 1990-an. Humanitarian Intervention bisa dijadikan preseden pembebasan WNI yang disandera Abu Sayyaf," jelas Charles.

Ia juga menyarankan untuk membebaskan para WNI yang disandera Abu Sayyaf di Filpina sebaiknya menggunakan operasi pembebasan ketimbang operasi militer. Karena menurut dia, UU Filipina tidak mengizinkan militer asing untuk beroperasi di wilayah kedaulatannya dan juga menghindari polemik.

Untuk itu, ia meminta agar operasi pembebasan kemanusian harus segera dilaksanakan agar adanya keselamatan nyawa para WNI yang disandera.

"Namun, saya rasa operasi pembebasan untuk menyelamatkan manusia tidak dilarang. Tidak bedanya dengan operasi-operasi penyelamatan yang melibatkan militer asing dalam hal bencana alam seperti longsor dan gempa bumi," ungkap Charles.

"Makin lama sandera ditahan oleh kelompok Abu Sayaf maka makin berbahaya pula nyawa para sandera. Penyelamatan nyawa para sandera harus diutamakan diatas kepentingan politik apapun. Ingat, kejahatan akan menang apabila orang baik tidak melakukan apapun‎," lanjutnya.