World's Most Literate Nations, yang disusun oleh Central Connecticut State University tahun 2016, merilis bahwa peringkat literasi Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara yang diteliti. Sementara, survei tiga tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan pada tahun 2012 menyebutkan bahwa 17,66 persen anak-anak Indonesia yang memiliki minat baca. Sementara, yang memiliki minat menonton mencapai 91,67 persen.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai, hal ini menjadi tanggung jawab dan tugas besar seluruh pihak terkait, khususnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Namun ia mengingatkan, tugas besar ini harus didukung anggaran yang memadai. Demikian ditekankannya usai RDP dengan Kepala PNRI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/07/2016).
“Dengan kondisi keuangan negara dan kapasitas fiskal negara yang sedang sulit, Komisi X mendorong PNRI untuk banyak berkomunikasi dengan Presiden. Karena meningkatkan minat baca dan tingkat literasi yang sungguh sangat terpuruk, ini harus ada effort. Effort itu harus didukung anggaran,” kata Fikri.
Pasalnya, pada RAPBN 2017, PNRI hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 563 miliar. Pagu anggaran ini mengalami penurunan signifikan dari pagu anggaran APBN 2016 sebesar Rp 701 miliar. Padahal, kebutuhan PNRI pada tahun mendatang sebesar Rp 1,874 triliun, sehingga ada kekurangan anggaran sebesar Rp 1,310 triliun.
‘Kekurangan anggaran yang cukup besar ini membuat cukup pesimis. Kalaupun tidak dipenuhi seluruhnya, ya ada sebagian yang prioritas seperti meningkatkan minat baca dan literasi ini menjadi prioritas.Paling tidak anggaran juga tidak turun,” imbuh politisi F-PKS itu.
Fikri berharap, Kepala PNRI dapat memberikan penjelasan yang segamblang-gamblangnya kepada Presiden dan Kementerian terkait, bahwa hal ini sangat urgent dan penting bagi negara.
“Sungguhpun kita tahu kesulitan, tapi meningkatkan kapasitas bangsa ini dapat menyelesaikan sebagian problematika bangsa ini. Mudah-mudahan dalam RDP berikutnya, ada titik terang. Karena tugas besar ini harus didukung anggaran,” harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu.
Sebelumnya, Kepala PNRI Syarif Bando mengatakan pihaknya pada RAPBN 2017 mendapat anggaran sebesar Rp 563 miliar, dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,874 triliun, sehingga ada kekurangan anggaran Rp 1,310 triliun.
“Sebagaimana paparan pada RDP tanggal 16 Juni 2016 yang lalu, dengan mempertimbangkan tujuan bernegara, fungsi perpustakaan, kerangka berpikir, sasaran strategi, dan target capaian, maka kebutuhan anggaran untuk tahun 2017 sebesar Rp 1,874 triliun,” kata Syarif.
Selain itu, berdasarkan keputusan RDP tanggal 16 Juni juga, hal ini dalam rangka peningkatan indeks minat baca dan indeks literasi, pelayanan perpustakaan berbasis digital, ekosistem digital, hingga akses layanan baca untuk masyarakat yang tidak terkoneksi dengan internet. Juga dalam rangka diversifikasi layanan perpustakaan, pengembangan bahan pustaka dan penambahan jumlah pustakawan.
