Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

Indeks Demokrasi Alami Penurunan

sumber berita , 04-08-2016

BADAN Pusat Statistik (BPS) mengu­kur tingkat kemajuan demokrasi di Indo­ne­sia. Hasilnya, perkembangan demokrasi selama 2015 me­nurun ketimbang tahun sebe­lum­nya, tetapi masih bergerak pada tingkat menengah.

“Demokrasi di Indonesia secara umum masih bertengger pada ka­tegori sedang,” ujar Kepala BPS Sur­yamin saat jumpa pers di kantornya, kemarin.

Angka indeks demokrasi Indonesia (IDI) mencerminkan baik atau tidaknya fungsi demokrasi di dalam negeri dengan skala 0-100. Semakin mendekati 100, berarti peran pe­merintah dan masyarakat membangun demokrasi semakin baik. Sebaliknya, semakin mendekati nol berarti fungsi demokrasi makin menemui banyak hambatan.

Selama 2015, IDI menunjukkan angka 72,82 atau lebih rendah ketimbang capaian 2014 sebesar 73,04. “Walau angka kita itu menurun, secara umum masih dalam kategori baik,” jelas Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah.

Menurut Sairi, pergerakan indeks juga masih fluktuatif, tetapi trennya membaik. Tercatat, pada 2009, indeks menunjukkan angka 67,3. Sejak saat itu hingga 2013, indeks selalu naik turun pada rentang yang sama. Barulah pada 2014 angka IDI melonjak drastis ke angka 73,04.

Sejumlah faktor turut memenga­ruhi penurunan indeks 2015. Bebera­pa indikator penentu rapor merah demokrasi, yaitu peran DPRD (42,90), peran partai politik (59,09), partisipasi politik dalam pengambilan keputusan (60,59), dan peran birokrasi pemerintah daerah (53,11).

Sairi mengatakan penyebab masih rendahnya nilai sejumlah indikator tersebut lantaran masih banyaknya demonstrasi yang berujung kekerasan. Begitu pula masih rendahnya pe­ran DPRD dalam proses legislasi dan penganggaran, serta stagnasi keterlibatan parpol mendidik kader.

“Ini yang membangun perkembangan indeks demokrasi masih hanya dalam tahap sedang. Keterlibatan peran DPRD di daerah masih menjadi tantangan tersendiri. Begitu juga peran parpol selama 2015 yang kaderisasinya mengalami stagnasi karena terbelah,” kata Sairi.

Indeks tersebut juga memetakan kemajuan demokrasi di seluruh wi­layah Indonesia. Hasilnya, empat provinsi punya kategori baik de­­ngan angka di atas 80, yakni DKI Jakarta (84,70), DIY (83,19), Kaltim (81,24), dan Kalimantan Utara (80,16).

Biaya negara

Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharudin merespons positif indeks tersebut. Menurutnya, tren perge­rakan indeks bakal menjadi acuan Kemendagri untuk merancang per­baikan tata kelola pemerintah daerah dan partai politik.

“Undang-Undang Partai Politik kami rancang untuk perbaikan di tahun depan. Bagaimana sumber dana partai sebagai pilar utama demokrasi menjadi lebih sehat. Kami berpikir negara harus turun tangan, enggak harus 1% dari APBN, lebih juga enggak apa-apa karena demokrasi yang lebih sehat harus berasal dari keuangan negara.’’

Deputi Bidang Koordinasi Politik Da­lam Negeri Kemenko Polhukam Yoedi Swastono menyatakan pi­haknya bakal memberi penghargaan kepada daerah yang poin pelaksanaan demokrasinya meningkat pesat. “Tujuh terbaik kita berikan surat penghargaan. Tiga daerah teren­dah kita berikan warning,” ujar dia.

Politikus Partai Golkar yang juga Ketua DPR Ade Komarudin menilai penurunan indeks demokrasi me­ru­pakan momentum bagi parpol introspeksi. “Ja­ngan sampai semua parpol menjadi oligarki. Itu enggak bagus, berarti demokrasi kita malah mundur,” tandasnya.

 

Diposting 04-08-2016.

Dia dalam berita ini...

Ade Komarudin

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Barat VII