Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meragukan berbagai wacana DPR untuk menggunakan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah. Sebab kata Fahri, DPR tidak lagi memiliki 'stamina' untuk menjalankan tugasnya.

Hal itu dikatakan Fahri menjawab pertanyaan wartawan, tentang wacana penggunaan hak interpelasi sampai angket kepada pemerintah, yang diduga melanggar undang-undang (UU) dalam kasus Archandra Tahar.

"Diduga kuat telah terjadi pelanggaran UU Kewarganegaraan dan UU Keimigrasian serta UU Kementerian Negara. Wacana interpelasi hanya akan menjadi angan-angan karena DPR tidak sekeras dulu," kata Fahri, Kamis (18/8).

Dalam kasus Archandra ujar Fahri, sangat jelas pemerintah melakukan kesalahan karena mengangkat warga negara AS menjadi menteri ESDM. Peristiwa itu menurutnya, hanya akan jadi bukti lemahnya kinerja aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

"Padahal sejumlah ahli hukum tata negara menilai kesalahan itu bisa dibawa ke ranah hukum, yang bisa berujung pada pemakzulan. Tapi saya ragu DPR nantinya menganggap hal itu penting hanya untuk diinvestigasi," ujar Fahri.

Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat itu, penggunaan hak interpelasi dalam kasus Archandra sangat penting.

Tujuannya kata dia, agar kesalahan tidak terulang.

"Tapi dengan bersikap diam, itu sama artinya membiarkan presiden melakukan kesalahan. Mestinya presiden diproteksi dari kemungkinan berbuat salah," pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.