KEPALA Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengaku siap bila dicopot Presiden Joko Widodo. Mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu menegaskan perombakan pucuk pimpinan BIN merupakan hak prerogatif Presiden.
“Kalian tunggu sajalah. Itu kan semua hak prerogatif Presiden. Ya harus siap dong (bila dicopot),” kata Sutiyoso di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Ia mengaku telah berulang kali bertemu dan berkomunikasi dengan Jokowi. Namun, sambung dia, Kepala Negara belum pernah menyinggung perihal pergantian tersebut. Termasuk mengenai Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang digadang-gadang bakal meneruskan tongkat estafet.
“Kalau ditanya soal itu, saya sama sekali enggak tahu. Cuma, tiap hari saya mendengar rumor dari kalian. Barangkali jadi (diganti). Kalau saya, tidak tahu (soal pergantian Kepala BIN),” lanjut Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 itu.
Sutiyoso menambahkan, BIN dalam kondisi kompak selama ia pimpin. “Sekarang saja kita kompak. Di sana kan ada unsur PNS, (TNI Angkatan) Darat, Laut, Udara, dan Polisi. Enggak ada masalah. Itu kan tergantung seni memimpin orang. Bukan angkatan, melainkan kinerjanya,” tandas dia.
Di tempat terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menepis isu bahwa Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara telah mengirimkan surat ke DPR terkait dengan pergantian Kepala BIN. Menurut Pratikno, pihaknya sama sekali tidak tahu- menahu perihal surat tersebut. “Belum. Enggak ada suratnya,” ujar Pratikno sambil tertawa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun enggan menjawab. Ia lebih banyak mengumbar senyum ketika ditanya soal pencopotan Sutiyoso dari jabatan Kepala BIN. Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menyiratkan bahwa hal tersebut merupakan rahasia negara. “Namanya intelijen ya intelijen!” cetusnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin membenarkan bahwa hingga kini Komisi I belum mendapat informasi resmi dari pimpinan DPR perihal surat pergantian Kepala BIN tersebut. “Secara resmi kami pimpinan di Komisi I belum mendapatkan informasi resmi dari Ketua DPR tentang surat tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin dan Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani mengaku belum mendapatkan surat dari Presiden yang berisi usul nama calon Kepala BIN. Jika surat sudah ada, DPR akan memprosesnya dengan didahului rapat pimpinan pengganti Bamus DPR.
