PARTAI Golkar dan PPP selaku partai pendukung pemerintah memaklumi sikap PAN yang membelot dalam pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Perlindungan Anak.

Ketua DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan, sikap PAN lebih terkait dengan kritik soal landasan filosofis dan hukum pengebirian.

“Itu kan tidak menggoyang pemerintah. Jadi sebetulnya (sikap PAN) ya dapat dipahami,” ujar Bambang di Senayan, Jakarta, kemarin.

Sekjen PPP Arsul Sani menambahkan ketika ada persoalan yang secara prosedural masih mengundang masalah, ada baiknya ditanyakan dahulu. “Kita wajib mendukung ketika segala sesuatunya benar. Tapi, ketika ada persoalan-persoalan yang secara prosedural harus ditanyakan, tanyakan dulu,” cetusnya.

Pada Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/8), tiga fraksi, yakni F-PKS, F-PAN, dan F-Gerindra, menolak Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak disahkan menjadi UU.

Dalam menanggapi sikap Fraksi PAN yang tidak sejalan dengan partai pendukung pemerintah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya sebenarnya setuju hukuman keras.

“Kita setuju untuk perilaku menyimpang ditindak tegas, kita setuju. Mungkin orang per orang (menolak) bisa saja,” cetusnya.

Di tempat terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP dan PA) Yohana S Yembise meminta proses pengesahan UU tersebut dapat dipercepat supaya bisa memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

“Kalau DPR merasa ini urgent, tolong dipercepat saja supaya kita bisa ambil tindakan-tindakan selanjutnya. Kami kan selama ini mendesak untuk secepatnya disahkan, namun masih saja ditunda,” ujar dia.