Ketua DPR Ade Komarudin mengaku, tidak setuju bila pemerintah melakukan pemotongan kelebihan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) di daerah sebesar Rp 23,3 triliun.
Ia berharap pemerintah bisa berkonsultasi dahulu dengan DPR untuk membahas persoalan TPG.
Bahkan, Akom mengusulkan agar pemerintah memotong gaji pejabat negara seperti, Presiden, anggota DPR, Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota, ketimbang memotong TPG.
"Bila perlu, semua pejabat negara gajinya potongin. Saya sudah sampaikan, yang penting buat saya kalau untuk pendidikan jangan sampai guru dapat akibat dari pemotongan itu," kata Ade di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (30/8/2016).
Politisi Golkar ini pun mengungkapkan, bila pemotongan TPG dilakukan, maka tidak ada jaminan kesejahteraan guru akan meningkat. Dan hal ini menjadi perhatian khusus DPR kepada pemerintah.
"Guru-guru ini sekarang terus terang saja, banyak yang sudah tua dan pensiun," tuturnya.