Wakil Ketua DPR Fadli Zon geram dengan langkah pemerintah yang dianggap seenaknya memotong anggaran tanpa melibatkan DPR. Waketum Partai Gerindra pun menyebut Pemerintah seperti warung kopi dalam mengelola anggaran.
Teranyar, pemerintah berencana memotong kelebihan anggaran (overbudget) Tunjangan Profesi Guru (TPG) di daerah yang berjumlah hingga Rp 23,3 triliun.
Harusnya, ujar Fadli, pemerintah mengajukan dahulu RAPBN-P jilid II sebelum lakukan pemotongan. Sehingga, DPR dalam hal ini bisa melakukan koreksi, bila terdapat pemotongan yang tidak sesuai.
"Tidak bisa seenaknya melakukan koreksi. Karena ini undang-undang, agak berbeda dengan penghematan. Ini kok mengelola pemerintahan kaya di warung kopi. Selalu berubah-ubah, jadi roadmapnya harus jelas," kata Fadli di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (30/8/2016).
Dia menyarankan, agar pemerintah segera mengirimkan RAPBN-P jilid II bila ingin melakukan pemotongan. Dan hal ini membuktikan, kalau kinerja pemerintah tidak pernah direncanakan dengan matang.
"Jangan trial and error melulu. Seharusnya pemerintah tidak boleh memotong anggaran daerah, karena ini ujung tombak pembangunan. Kalau daerah jadi tumbal yang dirugikan masyarakat juga. Padahal orientasinya mau membangun dari desa," paparnya.