DPR Desak Pemerintah Wujudkan DOB Kabudaya

Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Daerah Otonomi Baru (DOB) masyarakat Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (14/9/2016) di ruang Komisi II DPR RI.

Agenda masyarakat DOB Kabudaya hari ini, meminta DPR untuk mendesak pemerintah agar mewujudkan DOB Kabudaya yang merupakan hal strategis di daerah tersebut.

Anggota Komisi II DPR Hetifah mengatakan, pihaknya mendukung terwujudnya DOB Kabudaya yang merupakan kebutuhan mendesak. Pasalnya, tanpa adanya otonomi di daerah tersebut, akan sangat sulit untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, adil dan merata.

"Kami sudah membuktikan sendiri, di daerah sana masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan layanan listrik, bahkan hingga hal-hal yang tidak terbayangkan di Kota-kota" ungkapnya di ruang Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Politisi Golkar ini mengungkapkan, ada 21 desa di daerah itu yang masih dalam status quo.

"Kalau tidak kita berikan perhatian, bukan tidak mungkin mereka akan dicaplok Malaysia," bebernya.

Sementara di tempat yang sama, Sekretaris Umum DOB Kabudaya, Hermanus mengapresiasi atas dukungan dan kerjasama dari Komisi II DPR yang akan mengawal dengan serius agar DOB Kabudaya agar cepat terwujud.

"Kami berterimakasih kepada Komisi II DPR untuk berkomitmen dan mengawal serius DOB Kabudaya melalui panja. Serta akan memantau serta mengunjungi daerah Kabudaya secara kelembagaan," ucapnya.

Selain itu, Hermanus berharap, kepada pemerintah khusunya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendengar dan memperhatikan perjuangan kami, karena ini merupakan kepentingan strategis.

"Sesuai dengan semangat pembangunan pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang didalam Nawacita yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran," pungkasnya.