DPR Minta Permenkes tentang Apotek Rakyat Dievaluasi

Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 284 tahun 2007 tentang Apotek Rakyat perlu dievaluasi. Sesuai laporan BPOM, sejauh ini ada 7 apotek rakyat yang ditutup.

Keberadaan apotek ini di satu pihak bisa memudahkan masyarakat untuk memperoleh obat, namun di sisi lain berpeluang dijadikan tempat mengedarkan obat-obat palsu oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Makanya perlu dievaluasi.

"Kalaupun apotek rakyat dibolehkan beroperasi, maka harus diperkuat pola pengawasannya," kata Saleh di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (14/9).

Permenkes 284/2007 dinilai perlu dievaluasi agar sesuai dengan semangat UU kesehatan No 36/2009. Sebab, aturan itu masih merujuk pada UU kesehatan No 23/1992. Sejalan dengan revisi UU tersebut, permenkes yang menjadi turunannya pun perlu dievaluasi dan disesuaikan.

"Dalam konsiderannya, permenkes itu jelas merujuk pada UU No 23/1992. Sementara, UU kesehatan telah direvisi menjadi UU No 36/2009. Permenkesnya harus dibaca dan dievaluasi lagi. Semangatnya, harus sejalan dengan aturan baru tersebut," tegas politikus PAN itu.