Anggota MPR: Pada Periode Ini, DKI Sering Sekali Berkonflik Dengan Warga

Kepemimpinan di DKI Jakarta saat ini memberikan keteladanan yang buruk bagi masyarakat.

Selain kinerja yang tidak memuaskan karena rendahnya serapan anggaran serta tidak berjalannya sejumlah program prioritas seperti penuntasan kemacetan dan banjir, serta pembangunan infrastruktur, perilaku Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama acap kali mengundang kontroversi. Bahkan dia kerap berkonflik dengan warga karena kebijakannya.

"Periode ini, Pemda DKI sering sekali konflik dengan warga. Terkuaknya kasus reklamasi, membuka mata kita kalau ternyata penggusuran-penggusuran rakyat kecil itu selama ini untuk kepentingan pengusaha besar, bukan semata rehabilitasi jalur hijau, normalisasi sungai ataupun reklamasi laut. Pemerintah sekarang represif. Kita perlu pemimpin tegas, tapi santun merakyat," ujar anggota anggota Komisi IX DPR, Ahmad Zainuddin pagi ini (Jumat, 16/9).

Di samping itu, banyak juga kebijakan Ahok lainnya yang dikeluhkan warga. Dia mencontohkan, mengutip keluhan warga soal adanya kebijakan Pemprov DKI melarang sekolah-sekolah melatih siswanya berinfak, berkurban, dan mewajibkan jilbab bagi siswi.

"Pemda yang melarang sekolah agar anak didiknya berinfak atau berkurban, mempersempit ruang gerak pendidikan agama, itu bertentangan dengan Pancasila. Pancasila memberi ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk mengamalkan keyakinan agamanya sesuai sila Ketuhanan Yang Maha Esa," jelas anggota MPR RI ini.

Padahal, dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sikap toleransi harus dikedepankan. Pelarangan hal-hal yang bersifat pengamalan keyakinan dan agama tidak sesuai dengan UUD 1945 dan dapat memicu keresahan. Sementara persatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimulai dari adanya toleransi dalam menyikapi perbedaan.

"Pemerintahan sekarang harus menjadi pelajaran bagi warga DKI, supaya ke depan memilih pemimpin yang lebih baik dalam memahami agama, santun dan berpihak pada masyarakat. Pemimpin yang baik ditunjukkan dengan hubungannya yang harmonis kepada rakyat, bukan konflik," tegas Zainuddin.

Legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini mendorong konstituennya untuk ikut berpartisipasi dalam Pilgub 2017 mendatang.  Karena saat menjalankan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Jatinegara, pekan lalu, banyak warga yang bertanya soal memilih pemimpin dalam Pilgub DKI.

"Pilih pemimpin yang memahami agama dan santun. Dalam Islam, salah satu fungsi utama pemimpin adalah untuk melindungi agama. Jika pemimpinnya saja tidak paham agama, bagaimana akan melindungi," tandasnya.