Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan belum saatnya Indonesia bergabung ke dalam Trans Pacific Partnership (TPP). Ia menegaskan bahwa Indonesia semestinya bisa mengoptimalkan berbagai mitra kerjasama yang saat ini sudah disepakati. Hal itu ungkapkan saat diskusi publik dengan tema “Keberpihakan Industri Naisonal” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta pada Jumat, (16/9/2016). 

“Soal TPP, saya pikir jangan dulu. Kita sudah punya kerjasama multilateral yang banyak. Apalagi ditambah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Itu yang harus dimaksimalkan,” terang Satya.

Politisi Golkar ini pun juga mengingatkan agar Indonesia bisa mempersiapkan perangkat hukum terlebih dahulu sebelum menyatakan siap untuk bergabung ke TPP. “Kalo kita masuk TPP dan tidak siap perangkat hukmnya. Bayangkan, kita saja sudah masuk MEA apakah sudah ada perangkat hukum seperti UU? Belum ada,” papar Satya.

Satya pun juga menyinggung soal MEA yang dalam redaksional terkesan Internasional. “Jadi kalau kita bicara MEA seakan-akan menjadi omongan yang enak agar terlihat Internasional. Tapi perangkat hukumnya tidak menunjang itu,” jelasnya.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah bahasa. Di berbagai negara ASEAN, banyak negara yang sudah mulai belajar bahasa Indonesia, meskipun begitu hal itu tidak diimbangi masyarakat Indonesia untuk belajar bahasa negara lain. “Bayangin di Vietnam sudah mulai belajar bahasa Indonesia, di Thailand sudah mulai belajar bahasa Indonesia, di Filipina juga, lalu Indonesia?” tanya Satya.

Ketua Kaukus Ekonomi Hijau ini menjelaskan harus ada yang diubah secara fundamental agar industri nasional bisa tumbuh dan berkembang di era persaingan global. “Jadi, ada hal fundamental yang harus diubah. Maka kalau kita kembalikan, ini soal strategi makro ekonomi kita,” paparnya.