Rencana penerapan  Full Day School (FDS) di sejumlah provinsi harus tetap mempertimbangkan soal ketersediaan fasilitas pendukung, mulai dari infrastruktur, SDM, fasilitas penunjang.

Hal ini dikatakan Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati yang dikutip dari Parlementaria, Selasa (20/09/2016) menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodoterhadap program FDS di sejumlah provinsi di Indonesia yang akan direalisasikan.

Reni juga mengatakan agar rencana tersebut tidak dipaksakan sehingga pelaksanaannya tidak menganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM).

Alasan mendorong berlangsungnya program itu ialah langkah penanaman karakter anak didik.

"Pijakan dasar yang melatari rencana tersebut memang jadi concern bersama kita, yakni penanaman moral dan akhlak kepada anak didik. Meskipun ide FDS diusulkan, tetapi itu bukan satu-satunya cara mengatasi persoalan moral dan akhlak. Itu karena FDS memiliki tantangan dan persoalan di lapangan. Mulai dari fasilitas pendukung, SDMhingga pendanaan,"jelas Reni.

Politisi F-PPP itu pun tak menampik, praktiknya FDS telah berlangsung di sekolah-sekolah Tanah Air, khususnya di sekolah swasta yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya.

Hampir satu hari penuh, anak didik berada di sekolah mulai pukul 07-00 hingga sekitar pukul 15.00.

“Anak-anak belajar dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Tentu dari sisi biaya, sekolah di swasta jauh lebih mahal dibanding di sekolah milik pemerintah yang tidak dipungut biaya sama sekali,” imbuh Reni.

Reni menekankan, Pemerintah harus memetakan secara komprehensif data sekolah di provinsi yang akan diujicoba untuk menerapkan FDS ini.

Harus ada data konkret mana sekolah yang secara teknis bisa menjalankan program FDS dan mana sekolah yang tidak/belum mampu menerapkan program ini.

 “Karena dalam praktiknya, sekolah negeri kita justru kualitasnya jauh di bawah sekolah yang dikelola pihak swasta. Sangat sedikit sekolah negeri yang memiliki kualitas unggul. Apalagi kalau melihat kondisi sekolah-sekolah negeri yang berada di daerah-daerah, sungguh memprihatinkan. Selain pemetaan data sekolah, pemerintah harus memiliki kajian akademik terkait rencana tersebut, dan juga harus dilihat dari berbagai aspek,” tutup politisi asal dapil Jawa Barat itu.