Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) membentuk Tim 10 untuk mengkaji permasalahan kasus Ketua DPD RI nonaktif Irman Gusman (IG).
Tim 10 terdiri atas Juniwati Tedjasukmana Masjchun Sofwan (senator asal Jambi), Intsiawati Ayus (senator asal DIY), Djasarmen Purba (senator asal Kepulauan Riau), Ahmad Hudarni Rani (senator asal Kepulauan Bangka Belitung), Muhammad Asri Anas (senator asal Sulawesi Barat), Gede Pasek Suardika (senator asal Bali), Andi Muhammad Iqbal Parewangi (senator asal Sulawesi Selatan), Ahmad Subadri (senator asal Banten), Muhammad Afnan Hadikusumo (senator asal DIY), dan Anang Prihantoro (senator asal Lampung).
Disepakati bahwa Tim 10 bertugas untuk menghimpun data, mengklarifikasi informasi, menganalisa data dan informasi, serta memberikan masukan kepada lembaga DPD, terkait masalah IG yang disangka KPK terlibat dalam perkara kuota gula impor. Muhammad Asri Anas ditunjuk sebagai Koordinator Tim 10, dan Andi Muhammad Iqbal Parewangi sebagai jurubicaranya.
Senin kemarin (26/9), Tim 10 mengundang ketua RT, ajudan, pengawal, woorijder, penjaga, dan supir yang bertugas saat kejadian atau mengetahui peristiwa tanggal 17 September 2016 itu.
"Kita ingin mengumpulkan informasi dan mendalami kasus ini mulai dari latar belakang hingga terjadinya peristiwa penangkapan," kata Asri di Komplek Parlemen, Jakarta, kemarin.
Iqbal menambahkan, dalam melaksanakan tugasnya tim ini menganut sejumlah prinsip obyektif, independen, komprehensif, dan zero tolerance. Keseimbangan data dan informasi diperlukan. Tidak kalah pentingnya, tidak boleh membenturkan antara empati kemanusiaan dan komitmen penegakan hukum.
"Empati kemanusiaan dan komitmen penegakan hukum bukan dua hal bertentangan. Dua hal mulia itu ada pada siapapun yang punya integritas tinggi. Komitmen penegakan hukum tidak membuat orang-orang KPK kehilangan empati kemanusiaan, misalnya. Begitu pula sebaliknya, empati kemanusiaan secara personal dari sejumlah senator dan tokoh terhadap Pak Irman jangan diartikan komitmen mereka lemah terhadap penegakan hukum. Jangan latah membelah hal yang tidak patut dibelah. Empati kemanusiaan dan komitmen penegakan hukum itu dua sisi dari satu koin bernama integitas," tegas Iqbal.
Bagi kepentingan mencari informasi yang lengkap dan melakukan pengkajian yang mendalam, Tim 10 juga akan mengundang semua pihak terkait antara lain Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Direktur Utama Bulog, Asosiasi Gula Indonesia, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan pihak terkait lainnya.
"Undangan untuk semua pihak terkait itu sudah kita layangkan, dan sebagian besar sudah mengkonfirmasikan kehadiran mereka,” ujar Iqbal.
Dia melanjutkan, Tim 10 akan bekerja selama tiga bulan. "Tetapi dalam dua pekan ini kami akan membuat simpulan sementara setelah semua narasumber berdiskusi dengan Tim 10. Kami bekerja sprint-marathon. Kalau bisa cepat, kenapa harus berlama-lama," ujar senator asal Sulawesi Selatan ini.
Di tempat yang sama, Asri menambahkan dalam menjaga keseimbangan sesuai prinsip keadilan, Tim 10 menghimbau semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Sebab, dalam penjelasan KPK sendiri juga terdapat informasi yang belum clear. Contohnya, dalam jumpa pers pimpinan KPK menyebut Irman memberikan rekomendasi kuota gula impor. Tapi setelah Direktur Utama Bulog dan Menteri Perdagangan memberikan klarisifikasi bahwa CV SB yang disangkakan memberikan suap kepada Irman tidak terdaftar sebagai importir gula, KPK kemudian mengatakan kepada pers bahwa Irman diduga terlibat memperdagangkan pengaruh untuk urusan distribusi gula impor.
"Jadi harus kita cari kebenaran informasinya. Ini tugas lembaga, karena peran Irman tidak bisa dilepaskan dari DPD RI," kata Asri.
